JAKARTA, KompasProperti - Meski realisasi Program Nasional Pembangunan Sejuta Rumah belum 100 persen, namun langkah pemerintah dalam mewujudkan program ini bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dinilai layak mendapatkan apresiasi.

Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata menilai, selama ini pemerintah kerap mencanangkan program rumah untuk rakyat. Namun, baru di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) rencana itu terealisasi cukup baik.

"Kalau tidak ada program ini, program rumah rakyat nggak terkelola. Tambah kocar-kacir," kata pria yang akrab disapa Eman itu di Jakarta, Jumat (20/10/2017).

Bila diakumulasikan, dalam kurun waktu tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, seharusnya tiga juta unit rumah telah terbangun.

Namun, berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diperkirakan realisasi program itu hingga akhir tahun 2017 baru mencapai 2.204.939 unit atau sekitar 74 persen.

Menilai keberhasilan program sejuta rumah, menurut Eman, seharusnya tak hanya sebatas pada akumulasi capaian program. Sebab, di dalam program sejuta rumah tersebut juga terdapat rumah komersial yang turut dibangun.

"Bahwa kepentingan rumah rakyat ini, pemerintah tuh berada di situ untuk bagaimana rakyat itu harus mendapatkan hunian yang layak," kata dia.

Langkah pemerintah yang diapresiasi REI yaitu keluarya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

PP turunan dari Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII itu bertujuan memangkas proses perizinan pembangunan rumah di daerah.

Kendati dalam realisasinya di lapangan masih belum menyeluruh, namun Eman tetap mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat yang ingin mewujudkan rumah untuk rakyat.

"Beberapa daerah juga sudah ada yang merespon itu. Tapi lebih banyak lagi yang belum merespon. Ini tantangannya," tuntasnya.

http://properti.kompas.com/read/2017...at-kocar-kacir