Merdeka.com - Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Khalisah Khalid menilai seharusnya Presiden Joko Widodo menghentikan proyek reklamasi di pantai utara Jakarta. Sebab hal itu merupakan salah satu kegagalan program Nawacita Jokowi.

"Presiden harus turun tangan, dalam janji politik (Nawacita), kita sudah krisis lingkungan kita punya komitmen situasi kayak gini presiden harus turun tangan memang jadinya berat, reklamasi benoa juga, kenapa enggak cabut perpres," ujar Khalisah di kantor Amnesty Internasional Indonesia, Kamis (19/10).

Khalisah menilai pencabutan moratorium adalah manuver politik menteri kabinet Jokowi. Hal itu merupakan blunder yang dilakukan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

"Dia mencabut moratorium, udah tahu LHK mencabut moratorium. Dokumen resminya sudah, enggak bisa dong, kalau LHK sudah kuat landasan mencabut itu ada SK mana yang mencabut. Kita enggak tahu," tuturnya.

Dia menduga reklamasi merupakan akal-akalan Pemprov DKI meraup investasi. Menurutnya, ada investasi besar-besaran digelontorkan. Dalam pembangunan itu pemerintah cenderung tidak menghitung biaya yang ditanggung APBD menanggulangi kerusakan alam. Proyek seperti reklamasi itu malah merugikan.

"Pemerintah daerah harus move on mengenai pendapatan daerahnya. Kerugian lingkungan tidak pernah dihitung. Kerugian lingkungan cuma biaya eksternal ini bukan cuma anies sandi pemerintahan daerah lain juga harus move on," pungkasnya. [bal]
https://www.merdeka.com/peristiwa/wa...ta-jokowi.html

"Dari kami sudah selesai tidak ada alasan untuk tidak diteruskan karena kajian-kajian teknisnya semua sudah dilakukan dan saya sebagai Menko Maritim sudah mencabut aturan yang dikeluarkan oleh pendahulu saya tanggal 5 Oktober kemarin. Itu permintaan dari gubernur DKIjuga," ujar Luhut di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (18/10).
https://www.merdeka.com/jakarta/sand...Berita-Terkait