JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tidak puas dengan kinerja Badan Pengusahaan (BP) Batam, terutama dalam 3 tahun terakhir. Klimaksnya, pemerintah mencopot seluruh pejabat badan tersebut.

Salah satu faktor indikator yang menjadi pertimbangan pemerintah mencopot seluruh pejabat BP Batam yaitu merosotnya investasi. Tercatat, 169 perusahaan gulung tikar sejak 2015.

"Itu berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam," ujar Menko Perekonomian Darmin Nasution saat melantik pejabat baru BP Batam di Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Dia merinci, ada 54 perusahaan gulung tikar pada 2015, 62 perusahaan pada 2017, dan 53 perusahaan sepanjang Januari-Juli 2017. Hal ini membuat ekonomi Batam anjlok dari 5,4 pada 2016, menjadi di bawah 2 persen pada 2017.

Menurut Darmin, banyaknya perusahaan gulung tikar di Batam menimbulkan kekawatiran bagi pemerintah. Apalagi, sejak awal, Batam sudah digadang-gadang akan menjadi pesaing Singapura.

Pimpinan BP Batam, tutur dia, sudah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi persoalan itu. Namun, kebijakan yang diambil justru menimbulkan banyak protes dan kegaduhan dari para pengusaha.

"Upaya yang dilakukan BP Batam patut diapresiasi, namun masukan pelaku usaha patut didengar karena merekalah yang melakukan kegiatan ekonomi," kata Darmin.

Selain itu, pemerintah juga menyoroti belum selesainya dualisme kewenangan antara BP Batam dengan Pemerintahan Kota Batam. Akibatnya, banyak aturan yang saling tumpang tindih.

Darmin berharap, pimpinan baru BP Batam di bawah komando Lukita Dinarsyah Tuwo mampu mengembalikan perekonomian Batam ke angka 7 persen dalam tempo 2 tahun.

Selain itu, Batam juga akan diubah dari Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

http://amp.kompas.com/ekonomi/read/2...n-gulung-tikar

Meroket