Cagub Selingkuh dengan Korporasi, Formappi: Pintu Masuk Kepala Daerah Korupsi



RILIS.ID, Jakarta— Pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengingatkan kepada siapapun yang akan maju dalam pilkada untuk berhati-hati dalam pendanaan sosialisasi dan kampanye.

Lucius menganggap, praktik korupsi kepala daerah awalnya banyak terjadi lantaran adanya persekongkolan antara korporasi dengan calon kepala daerah. Modus kerja sama demikian, umumnya memanfaatkan bantuan korporasi.

"Persekongkolan pengusaha dengan calon-calon kepala daerah memang sesuatu yang sulit terbantahkan. Dan ini salah satu sebab mengapa kepala daerah terpilih pada gilirannya berpeluang untuk korup dan melakukan suap karena sejak awal sudah memilih cara suap ini dalam proses pilkada maupun sebelum proses pilkada," ujar Lucius Karus di Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Penyebabnya, Lucius menambahkan, lantaran aturan pilkada memang tidak komprehensif mengatur peran pengawas pemilu. Aturan pilkada belum memungkinkan untuk memantau bakal calon kepala daerah 'bermain mata' dengan korporasi.

Meski begitu, lanjut Lucius, perlu keterlibatan publik untuk bisa mempersoalkan kerja sama tersebut. Pasalnya, modus demikian juga akan merugikan publik. Meskipun secara regulasi tidak memungkinkan, sanksi sosial dari publik seharusnya didorong agar tidak memilih kandidat yang punya kaitan dengan pemodal korporasi.

Bakal colon yang disokong pembiayaan dari korporasi akan membahayakan perjalanannya sebagai kepala daerah saat nanti terpilih sebagai pemimpin. "Publik atau pemilih mestinya bisa mempersoalkan kampanye dini para calon. Apalagi jika diketahui kampanye tersebut didanai oleh perusahaan atau korporasi tertentu," pungkasnya.

Sebelumnya beredar kabar salah satu bakal calon kepala daerah yang akan turut dalam pemilihan gubernur Lampung, Arinal Djunaidi didanai korporasi dalam kegiatan sosialisasinya di daerah.

Arinal sendiri telah membantah dirinya memiliki memiliki kaitan dengan korporasi. Kabar yang menyebut dirinya didanai oleh korporasi, kata Arinal, adalah fitnah. Pasalnya dia tidak punya relasi khusus dengan perusahaan yang disebut-sebut membiayai sosialisasinya.

sumber : http://rilis.id/cagub-selingkuh-deng...h-korupsi.html