JPP, JAKARTA - Salah satu program unggulan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), adalah memberantas illegal fishing. Sudah menjadi rahasia umum jika sebelum era Presiden Jokowi hampir di seluruh kawasan perairan ikan tangkap di Indonesia dikuasai oleh nelayan-nelayan asing.

Namun di era kini, upaya pemberantasan illegal fishing sangat gencar dilakukan. KKP mencatat sejak akhir 2014 hingga memasuki triwulan akhir 2017 secara keseluruhan telah menenggelamkan kapal pencuri ikan sebanyak 683 unit.

Pemberantasan illegal fishing merupakan bagian dari upaya penegakan kedaulatan maritim. Di mana, negara harus hadir dan sanggup menjaga seluruh sumber daya kelautan agar kekayaannya dapat dimanfaatkan sepenuhnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

Sejalan dengan gencarnya operasi penangkapan illegal fishing dan hadirnya negara mengawasi sumber kelautan, tampak bagaimana produktivitas hasil ikan tangkap masyarakat nelayan trennya naik.

Catatan KKP menyebutkan, jika pada akhir 2014 jumlah tonase perikanan tangkap yang dihasilkan oleh nelayan sebanyak 6,4juta ton, maka pada 2016 naik menjadi 6,8juta ton. Selain itu, KKP juga mengembangkan perikanan budi daya di sepanjang pantai.

Di sentra-sentra perikanan budidaya, Pemerintah mendorong penggunaan pakan mandiri sehingga berhasil mengurangi ongkos produksi dan impor pakan. Data KKP mencatat, jumlah perikanan budi daya pada akhir 2014 adalah 14,3 juta ton, naik menjadi 16,6 juta ton pada 2016.

Menarik dicatat di sini, bagaimana daya beli masyarakat perikanan naik signifikan karena program pakan mandiri, di mana margin keuntungan petani naik tajam dibandingkan sepuluh tahun terakhir yang bergantung pada pakan impor. Data KKP mencatat Nilai Tukar Perikanan (NTP) pada 2014 yakni 102,73, menjadi 103,79 pada September 2017.

Hal lain patut dicatat ialah peningkatan konsumsi ikan di masyarakat. "Pada  2014 tercatat konsumsi ikan ialah 38,14 kg/kapita dan naik pada 2015 menjadi 41,11 kg/kapita; konsisten naik menjadi 43,94 kg/kapita pada 2016; dan ditargetkan naik lebih signifikan menjadi 47,12 kg/kapita pada akhir 2017," katanya.

Sementara itu, bicara ekspor perikanan, KKP mencatat  pada 2015 sektor ini menyumbang 3,94 USD miliar, naik menjadi 4,17 USD miliar di 2016, dan data sementara pada 2017 membukukan 2,38 USD miliar. 

Benar, ada penurunan nilai angka ekspor. Tapi, ini bukan dikarenakan turunnya produktivitas melainkan lebih dikarenakan pengetatan penggunaan alat penangkapan ikan. Kebijakan KPP melarang penggunaan trawl, seine tets, atau lazim disebut “cangkrang”, sudah tentu berdampak terjadi penurunan tonase penangkapan ikan.

Tapi di sisi lain, kebijakan pelarangan cangkrang dimaksudkan untuk menjaga kelestarian hayati stok ikan di perairan lautan Indonesia demi generasi mendatang. Meski demikian, bicara secara umum tentang capaian tiga tahun Pemerintahan Jokowi-JK di sektor perikanan tentu terlihat signifikan.

Bagaimana tidak, pasalnya saat ini terjadi pertumbuhan PDB Perikanan di atas rata-rata pertumbuhan PDB Nasional. Hal yang notabene tidak pernah terjadi sebelumnya. Data KKP mencatat pada 2015 angkanya mencapai 8,35% , 2016 mencapai 7,03%, dan 2017 mencapai 7,08%.

Sementara itu, dulu sebelum di era Presiden Jokowi, patut digarisbawahi PDB Perikanan selalu di bawah PDB Nasional. (was)


Sumber : https://jpp.go.id/ekonomi/kelautan/3...i-pdb-nasional

---

Kumpulan Berita Terkait EKONOMI :

- Tiga Tahun Jokowi-JK, Tol Laut Turunkan Biaya Logistik

- [img][/img] Tiga Tahun Jokowi-JK, Menteri Susi Fokus Peningkatan Kesejahteraan

- Tiga Tahun Jokowi-JK, 10 Jurus Menjaga Sumber Daya Ikan dan Lingkungan