Heboh Soal Pribumi, Begini Tanggapan Anies!
Oleh Ajeng Talitha Terbit 17 Okt 2017 at 1:30pm

Tandaseru.id



JAKARTA (!) – Menanggapi kehebohan di media sosial mengenai penggunaan kata pribumi, Anies Baswedan mengungkapkan kata “pribumi” digunakan karena konteksnya yang berkaitan dengan era kolonialisme.

Saat berada di Balai Kota Anies mengatakan “Istilah itu digunakan untuk konteks era penjajahan. Karena di situ saya juga menulisnya era penjajahan dulu,” Selasa (17/10).

Anies menjelaskan pemilihan istilah pribumi berdasarkan pengalaman Jakarta yang merupakan kota yang paling merasakan penjajahan ketika menjadi kota pusat pemerintahan Belanda tempo dulu.

Menurut Gubernur DKI tersebut, Jakarta merupakan kota yang dapat melihat keberadaan Belanda secara dekat. Makanya, kata pribumi dirasa tepat digunakan untuk menjelaskan era kolonial Belanda saat itu. “Kan pelintiran satu dua website sudah dikoreksi,” tambah Anies.

Dari krafikasinya tersebut, tak lantas membuat masyarakat langsung menerima penjelasan Anies. Menurut Wakil Ketua Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta Rian Ernest partainya sebagai partai oposisi yang konstruktif terhadap pemerintahan Anies-Sandi mengecam keras pernyataan Anies.

Kecaman tersebut bukan tanpa alasan, hal ini lantaran PSI terfokus kepada kapasitas Anies yang merupakan lulusan PhD atau Doctor of Philosophy yang setingkat dengan S3 di bidang Ilmu Politik dari Amerika. Anies juga mantan rektor termuda Indonesia di Universitas Paramadina, pendiri Gerakan Indonesia Mengajar, serta mantan Menteri Pendidikan di Kabinet Kerja.

Rian menambahkan PSI Jakarta sebagai partai yang membela toleransi khususnya di wilayah Ibu Kota menggarisbawahi atas ketidakpantasan Anies Baswedan sebagai kepala daerah yang baru dilantik dalam menggunakan istilah pribumi.

Apalagi telah diketahui, Anies merupakan tokoh yang identik dengan citra diri sebagai “tokoh pluralis” yang cinta keberagaman. Bahkan penggagas soal “Tenun Kebangsaan”.

Rian juga mengatakan sejarah Indonesia memperlihatkan labelisasi “pribumi” itu dilakukan oleh Belanda untuk tujuan membedakan perilaku serta hak antar warga yang hidup dan tinggal di Indonesia.