Kinerja Menteri

Kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah Kabinet Kerja. Kabinet yang diumumkan Presiden Jokowi pada 26 Oktober 2014 dan dilantik sehari kemudian terdiri dari 4 menteri koordinator, 30 menteri, dan 8 pejabat setingkat menteri, ditambah 3 wakil menteri. Mereka berasal dari kalangan profesional dan partai politik anggota koalisi pemerintahan.


Beberapa menteri dikritik karena kinerjanya yang kurang memuaskan. Salah satunya adalah Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi. Di bawah kepemimpinan beliau, prestasi olahraga Indonesia mengalami pasang surut, dengan kecenderungan penurunan. Indikatornya adalah pencapaian kontingen Indonesia di Pesta Olahraga Asia Tenggara atau Sea Games. Pada Sea Games 2015 di Singapura, Indonesia hanya mampu bertengger di urutan ke-5 dengan 47 medali emas, 61 medali perak, dan 74 medali perunggu. Pada Sea Games 2017 di Kuala Lumpur, Indonesia tetap di urutan ke-5. Namun perolehan medali emas turun menjadi 38, medali perak sedikit naik menjadi 63, dan medali perunggu naik signifikan menjadi 90. Terlepas dari dugaan kecurangan oleh pihak Malaysia, prestasi Indonesia di Sea Games 2017 menjadi yang terburuk sepanjang sejarah. Sementara itu, prestasi terbaik Indonesia adalah pada Sea Games 1997 di Jakarta dengan 194 medali emas, 101 medali perak, dan 115 medali perunggu.

Sepakbola, olahraga paling populer di Indonesia selain bulu tangkis, juga menjadi sorotan. Pada ajang Piala AFF 2014, Indonesia tidak mampu lolos dari babak grup. Indonesia bahkan untuk pertama kalinya sejak 1934 kalah dari Filipina, tim yang pernah dihancurkan Indonesia 13 - 1 pada penghujung 2002, dengan skor 0 - 4.
Beberapa bulan kemudian, intervensi pemerintah terhadap Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) membuat FIFA menjatuhkan sanksi pembekuan terhadap sepakbola Indonesia pada Mei 2015 yang membuat Indonesia didiskualifikasi dari kualifikasi Piala Dunia 2018 dan Piala Asia 2019. Namun, timnas Indonesia U-23 masih dapat mengikuti cabang sepakbola di Sea Games 2015. Namun sayang, timnas Indonesia menyelesaikan turnamen tanpa medali setelah dikalahkan Thailand 0 - 5 di semifinal dan Vietnam dengan skor yang sama pada perebutan medali perunggu.

Sanksi terhadap Indonesia dicabut FIFA pada Mei 2016.

Sanksi ini berdampak besar pada peringkat Indonesia. Pada Juli 2016, Indonesia sempat terpuruk ke peringkat 191 yang menjadi rekor terburuk sepanjang sejarah.


Indonesia kemudian menunjukkan hasil mengesankan di ajang Piala AFF 2016. Tak diunggulkan karena baru saja dipulihkan kembali oleh FIFA, Indonesia justru mampu menembus final untuk kelima kalinya. Sayangnya, Indonesia kalah agregat 2 - 3 dari Thailand dan harus puas menjadi juara kedua.

Pada ajang Sea Games 2017, Indonesia meraih medali perunggu setelah dikalahkan Malaysia dengan skor 0 - 1 di semifinal dan mengalahkan Myanmar 3 - 1 pada perebutan tempat ketiga.

Saat ini, Indonesia sudah 22 tingkat lebih baik dari posisi terburuknya setahun lalu.


Pada Olimpiade 2016, Indonesia berhasil mendapat satu medali emas setelah pada 2012 tidak mendapatkannya. Medali emas diperoleh dari cabang bulu tangkis pada 17 Agustus 2016.

Tugas berat Kemenpora berikutnya selama masa Jokowi - JK adalah memastikan kelancaran penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang pada Agustus 2018, mempersiapkan atlet Indonesia agar berprestasi maksimal di ajang Asian Games 2018 dan Sea games 2019, dan mewujudkan impian masyarakat Indonesia menjuarai Piala Thomas dan Uber 2018 dan Piala AFF 2018.


Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mendapat apresiasi publik terhadap kinerjanya. Keberaniannya menumpas penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia oleh kapal asing menjadikan pendiri Susi Air ini sebagai salah satu menteri dengan kinerja paling memuaskan. Namun, kinerjanya yang cemerlang sempat terganggu akibat kelangkaan garam beberapa bulan silam.

Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan di masa Jokowi - JK, meskipun perlambatan sudah dimulai sejak tahun-tahun final pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Bila pada masa pemerintahan sebelumnya, perekonomian dapat tumbuh sekitar 6%, perekonomian hanya tumbuh 4% - 5% dalam dua tahun ke belakang.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Q1 / 2015 - Q2 - 2017 (%)
Q1 / 2015 : 4,71
Q2 / 2015 : 4,67
Q3 / 2015 : 4,73
Q4 / 2015 : 5,04
2015 : 4,79
Q1 / 2016 : 4,92
Q2 / 2016 : 5,19
Q3 / 2016 : 5,02
Q4 / 2016 : 4,94
2016 : 5,02
Q1 / 2017 : 5,01
Q2 / 2017 : 5,01

Tingkat inflasi Indonesia sempat mencapai 8,36% pada 2014 sebagai dampak kenaikan harga BBM. Namun pada 2015 dan 2016, tingkat inflasi menurun drastis, menjadi masing-masing 3,35% dan 3,02%.

Kurs rupiah mengalami penurunan di masa Jokowi - JK. Pada 20 Oktober 2014, kurs rupiah terhadap dolar AS adalah Rp12.032 per dolar AS. Pada 2015, tren rupiah memburuk. Kurs rupiah bahkan sempat menembus level Rp14.000 per dolar AS pada pengujung Agustus 2015 sebelum kemudian menguat kembali ke level Rp13.000-an per dolar AS hingga sekarang.
Per penutupan perdagangan tanggal 13 Oktober 2017, 1 dolar AS setara dengan Rp13.498. Artinya, kurs rupiah telah terdepresiasi 12,18% selama masa pemerintahan Jokowi - JK.

Untuk meningkatkan investasi ke Indonesia, pemerintahan Jokowi telah mengeluarkan beberapa paket kebijakan ekonomi sejak 2015 dengan paket terbaru adalah paket kebijakan ekonomi jilid ke-16 yang dirilis pada 31 Agustus 2017.

Saat Jokowi dilantik sebagai Presiden Indonesia pada Oktober 2014, utang luar negeri Indonesia mencapai Rp2.601,16 triliun. Setelah Jokowi - JK menyelesaikan setengah masa jabatannya pada April 2017, utang luar negeri Indonesia mencapai Rp3.667,41 triliun. Artinya, utang luar negeri Indonesia meningkat 40,99% selama paruh pertama pemerintahan Jokowi - JK. Pada Agustus, posisi utang luar negeri sudah mencapai Rp3.825,79 triliun.

Angka kemiskinan selama masa pemerintahan Jokowi - JK cenderung sedikit meningkat. Pada September 2014, 1 bulan sebelum Jokowi - JK mulai bertugas, jumlah penduduk miskin mencapai 27,73 juta jiwa dan pada Maret lalu mencapai 27,77 juta jiwa atau naik sekitar 40.000 jiwa. Berikut data penduduk miskin selama 3 tahun terakhir.

Inovasi

Pemerintahan Jokowi - JK menggiatkan pembangunan infrastruktur, terutama di luar Pulau Jawa agar daerah lain dapat merasakan pembangunan ekonomi Indonesia. Pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan di Kalimantan dan Papua digelar besar-besaran. Saat ini pembuatan jalan di wilayah Kalimantan dan Papua sedang dilaksanakan.

Jokowi juga mencanangkan penerapan kebijakan BBM satu harga. Sebelumnya, harga BBM di luar Jawa cukup tinggi. Pada 2013, harga BBM di beberapa daerah di Papua mencapai Rp35.000 / liter, bahkan hingga Rp100.000 / liter. Pada 2016, harga BBM di beberapa daerah terpencil di Papua telah dibuat sama dengan pulau lain di Indonesia, Rp6.450 / liter.

Di awal masa pemerintahannya, Presiden Jokowi meluncurkan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar yang mengikuti Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar yang diluncurkan saat Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Pemerintah juga menggelar program Amnesti Pajak yang berlangsung sejak 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017. Amnesti Pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Dengan program ini, pemerintah mengharapkan kenaikan potensi penerimaan negara dari pajak.

Jokowi juga memutuskan mengurangi subsidi BBM yang selama pemerintahan SBY menyerap anggaran cukup besar. Pada 2014, subsidi BBM mencapai Rp210,7 triliun dan dinaikkan menjadi Rp285 triliun. Pada 2017, subsidi BBM (dan gas elpiji 3 kg) dalam APBN-P 2017 adalah sebesar Rp50,2 triliun meski ini merupakan kenaikan dari yang dianggarkan dalam APBN 2017.

Kontroversi

Beberapa hal yang menarik perhatian masyarakat selama masa pemerintahan Jokowi - JK adalah merebaknya hoax, penurunan daya beli, isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia, dan upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.

Beberapa tahun terakhir, hoaxmenjadi hal yang mengkhawatirkan. Banyak hoax bertebaran di internet dengan berbagai tujuan. Saat ini, upaya mengatasi hoax sedang dilakukan dengan gerakan Turn Back Hoax yang digagas oleh Komunitas Masyarakat Anti Fitnah Indonesia.

Beberapa bulan terakhir, isu penurunan daya beli masyarakat seringkali diperbincangkan. Beberapa pusat perbelanjaan kini sepi pengunjung, seperti pusat elektronik di Glodok. Berkembangnya pusat perbelanjaan dalam jaringan atau e-commerce juga dianggap sebagai penyebab pusat perbelanjaan sepi. Namun, isu ini dibantah oleh pengamat ekonomi Faisal Basri yang menyatakan daya beli tidak mengalami penurunan dan penurunan konsumsi hanya terjadi di kalangan menengah ke atas.

Sejak 2015, isu kebangkitan PKI juga marak terdengar. Namun, menurut Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris mengatakan, isu kebangkitan PKI merupakan sesuatu yang tidak nyata. Dia mengatakan, dari hasil survei opini publik yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dapat disimpulkan, isu kebangkitan PKI hanya merupakan fenomena dunia maya, bukan dunia nyata. Hal tersebut didukung oleh persepsi publik yang tidak setuju dengan isu kebangkitan PKI. Survei SMRC mengungkap bahwa yang tidak percaya dengan kebangkitan PKI mencapai 86,8% responden. Bagaimanapun juga, pada 29 - 30 September 2017, acara nonton bareng film Pengkhianatan G30S / PKI produksi tahun 1982 dilakukan di berbagai daerah terkait dengan isu ini.

Sementara itu, Panita Khusus hak angket KPK mengusulkan pembekuan KPK. Usulan ini dianggap sebagai langkah melemahkan lembaga tersebut. Karena pansus ini diisi oleh 6 partai politik pendukung pemerintah di DPR (setelah Gerindra keluar dari pansus), Presiden Jokowi yang memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia diminta untuk bersikap dan mengonsolidasikan partai pendukung untuk membubarkan pansus.

Sejak 20 Oktober 2014 , sudah ada 33 pejabat daerah tersandung kasus korupsi.

Kesimpulan
Pemerintahan Jokowi - JK sejauh ini mencapai hasil positif dalam pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan, reformasi energi, pengendalian inflasi, dan kelautan namun meraih hasil negatif dalam olahraga, pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas mata uang.