Jakarta - Beberapa hari terakhir ini merebak isu penjualan BUMN dan anak-anak usahanya. Isu yang santer beredar ini membuat Komisi VI DPR menggelar rapat dengan Kementerian BUMN.

Menteri BUMN, Rini Soemarno, masih dilarang menghadiri setiap rapat di DPR. Kehadiran Rini diwakili oleh Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.

Airlangga yang juga pernah menjadi Ketua Komisi VI DPR, menegaskan tidak ada rencana pemerintah menjual BUMN.

"Saya mohon izin mewakili (Menteri BUMN), isu penjualan BUMN saya tegaskan tidak ada," kata Airlangga, di ruang rapat Komisi VI Komplek DPR, Jakarta, Selasa (10/10/2017).

Dia mengungkapkan, tak ada pelepasan kepemilikan BUMN alias privatisasi, yang ada hanyalah pencatatan saham anak usaha BUMN di Bursa Efek Indonesia, melalui mekanisme initial public offering (IPO).

"Di dalam tahun ini 4 anak BUMN akan IPO. Dan di sini saya tegaskan penjualan BUMN akan lewat privatisasi sesuai dengan UU yang berlaku. Tentunya ada surat resmi dari pemerintah ke DPR," ujar Airlangga.

Keempat anak usaha perusahaan pelat merah yang segera IPO tersebut yakni PT Garuda Aero Asia, PT PP Presisi, PT Wika Gedung, dan PT Jasa Armada Indonesia.

"Disebutkan anak BUMN yang IPO adalah GMF listing hari ini dengan dana yang diperoleh Rp 1,13 triliun , kedua PT PP Presisi Rp 3 triliun, ketiga PT Wika Gedung sedang mendaftar di OJK dengan dana diharapkan Rp 3 triliun, keempat di sektor marine service lagi daftar di OJK," ungkap Airlangga.

Lanjut dia, pemerintah juga tetap melanjutkan rencana holding BUMN yakni BUMN pertambangan, migas, perumahan, jalan tol, dan keuangan.

"Pemerintah juga akan lanjut holdingisasi. Progres holding yang terbentuk holding Semen Indonesia, Holding Pupuk Indonesia, holding kebun, dan yang sedang dalam proses di sektor migas, dan sebagainya," pungkas Airlangga.

Seperti diketahui, merebaknya isu penjualan BUMN ini mengemuka setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung mengenai anak dan cucu usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencapai 800 perusahaan. Ia menginginkan agar anak hingga cucu BUMN disatukan alias dimerger.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam acara penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2017, Selasa (3/10/2017). Jokowi menyampaikan hal ini merespons keluhan pengusaha yang menyebut proyek infrastruktur dikuasai BUMN hingga anak dan cucu usahanya.

"Silakan tanya menteri yang hadir, kemarin saya marahin enggak? Ya betul BUMN ada 118, tapi anak dan cucunya hampir 800. Tapi yang buat anak cucu cicit bukan saya, kan sudah ada dari dulu. Kenapa ngomongnya baru sekarang Bapak Ibu? Jangan-jangan juga ada yang main politik," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, dirinya sudah memerintahkan kepada menterinya agar 800 anak dan cucu BUMN dimerger, bahkan kalau perlu dijual.

"Saya sudah perintahkan kemarin, yang 800 dimerger atau kalau perlu dijual. Ngapain BUMN ngurusin katering, nyuci baju. Langsung saya tunjuk langsung. Saya terbiasa blakblakan seperti itu. Untuk apa begitu?" tegas Jokowi. (idr/wdl)

https://finance.detik.com/berita-eko...cana-jual-bumn