Jakarta - Sejumlah orang yang tergabung dalam Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) menggugat Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik ke Mahkamah Agung (MA). Mereka menilai peraturan tersebut bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

"Setelah dipelajari lebih seksama, ternyata dalam UU Nomor 7 tahun 2011 dinyatakan uang yang sah adalah rupiah, bentuknya kertas dan logam, tidak ada uang elektronik," kata kuasa hukum FAKTA, Azas Tigor Nainggolan, saat ditemui di MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2017).

Saat mendaftarkan gugatannya ke MA, mereka membawa sejumlah atribut. Di antaranya adalah kertas bertuliskan 'Tolak Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014', 'E-toll Diskriminatif'. Mereka menilai peraturan tersebut melanggar hukum. Tigor menyebut peraturan BI tidak boleh bertentangan dengan UU.

"Kami minta kepada MA agar membatalkan bahwa peraturan Bank Indonesia Nomor 16 tahun 2014 Itu tidak sah dan tidak bisa diberlakukan secara umum," ujar Tigor.

Tigor mengaku tidak menolak era uang elektronik, namun menurutnya harus ada UU yang mengatur peredaran uang elektronik. Bukan hanya melalui PBI Nomor 16/8/PBI/2014.

"Bank Indonesia harus menyiapkan langkah lebih lanjut untuk antisipasi ini, setidaknya harusnya mengubah undang undang dulu, rupiah itu harusnya dinyatakan di dalamnya bukan hanya kertas dan logam tapi juga elektronik," ucap Tigor.

Tigor juga meminta penerapan wajib menggunakan e-toll di tol Jagorawi pada Selasa (31/10) ditunda. Termasuk biaya top-up uang elektronik yang diberlakukan saat melakukan pengisian uang elektronik.

"Iya termasuk, itu juga ilegal, nah itu ilegal dan harus dikembalikan. Kalau uang elektronik ilegal, semua proses itu ilegal, untuk itu tunda dulu semuanya. atau paling tidak tunggu putusan MA," kata Tigor.
(asp/asp)

https://news.detik.com/berita/d-3677...ektronik-ke-ma