Jakarta, gatracom - Kepolisian Resort (Polres) Samosir menetapkan Jautir Simbolon (JS), saudara kandung Bupati Samosir Rapidin Simbolon sebagai tersangka kasus pemukulan terhadap dua aktivis Lingkungan Hidup dari Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT).

 
Korban bernama Sebastian Hutabarat dan Jhohannes Marbun. Penetapan tersangka tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan(SP2HP) dari Kepolisian Resort Samosir tertanggal 25 September 2017 maupun SP2HP tertanggal 3 Oktober 2017.
 
Kapolres Samosir AKBP Donald P Simanjuntak membenarkan hal itu. Saat ini berkas tersangka JS telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Samosir. “Ini kita sudah tangani sesuai dengan prosedur dan berkasnya juga kita sudah kirim ke Kejaksaan Negeri Samosir,” katanya ketika dikonfirmasi GATRAnews, (06/10).
 
Sebelumnya, Polres Samosir telah melakukan Cek Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Desa Silimalombu, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir. Polisi juga telah memeriksa para saksi korban, Sebastian dan Jhohannes, serta sembilan orang saksi lainnya.
 
Kuasa Hukum kedua korban, Sandi E. Situngkir menilai laku lancung ini berpotensi mandeg. Pasalnya, JS adalah abang dari Rapidin, Bupati Samosir. JS juga sempat ditahan tanggal 8 September 2017, tetapi dibebaskan kembali. Menurut pihak Polres Samosir, JS dibebaskan karena isteri JS, Emi telah mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan.
 
“Ada apa ini? Ini adalah dagelan hukum yang membuktikan bahwa JS begitu berpengaruh sehingga yang bersangkutan dapat penentukan berapa hari yang bersangkutan harus ditahan dan berapa hari tidak ditahan. Untuk itu JS harus ditahan karena sangat berpengaruh di Samosir dan dimungkinkan mempengaruhi para saksi dan menghilangkan barang bukti ,” kata Sandi di Jakarta.
 
Kuasa hukum korban lainnya, Happy SP Sihombing menilai, Kepolisian seharusnya tidak mengabulkan penangguhan penahanan terhadap JS karena kasus ini melukai rasa keadilan publik sebab masalah ini menyangkut adanya dugaan tindak pidana pencemaran lingkungan yang dikritisi para pencinta dan pelestari lingkungan yang berimplikasi pidana.
 
“Pihak penyidik semestinya tidak hanya melihat dan mempertimbangkan dari sisi permintaan keluarga pelaku dugaan tindak pidana -ansich, namun seyogyanya melihat dari perspektif keadilan bagi para korban yang telah teraniaya secara fisik dan psikis serta traumatik,” ujar Happy yang juga Ketua Bidang Pembelaan Organisasi DPN PERADI dan KABID hukum dan ADVOKASI PABAYO.
 
Menurut Sandi, permintaan Visum Et Revertum (VER) sudah diterima Polres Samosir dan dijelaskan ada luka robek di bibir korban Sebastian Hutabarat. “Sedangkan korban Jhohannes Marbun mengalami bengkak di pelipis kanan, memar dan pecah di bibir atas maupun bawah, bengkak di bagian pundak kiri, serta beberapa luka lainnya,” ujarnya.
 
Sandi menjelaskan, JS tidak hanya melakukan penganiayaan terhadap Sebastian Hutabarat dan Jhohannes Marbun. Menurutnya, Sebastian dan Jhohannes juga korban pengeroyokan karena dilakukan secara berkelompok. JS sempat menyandera korban dan melakukan pelecehan seksual kepada Sebastian.
 
“Karena itu, kami mendorong agar pihak Polres Samosir bukan hanya memasukkan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Tetapi juga beberapa pasal lainnya, yakni: Pasal 333 KUHP tentang Penculikan/Penyekapan, pasal 170 tentang Pengeroyokan, dan pasal 289 KUHP tentang Percabulan,” katanya.
 
Seperti diketahui, kasus penganiayaan Sebastian Hutabarat dan Jhohannes Marbun terjadi sejak Selasa (15/8/2017) di lokasi penambangan dan pemecah batu Galian C, Desa Silimalombu, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir yang diketahui milik JS.

 
 
Reporter: Hendry Roris
Editor: Rosyid

Sumber : http://www.gatra.com/hukum/288957-di...ditersangkakan

---


- Fahira Idris: Kasus Penganiayaan Hermansyah Bisa Jadi Bola Liar