Foto: www.sjafriesjamsoeddin.id

Selama kurun waktu 40 tahun (1959-1999) jabatan menteri pertahanan (menhan) selalu berasal dari kalangan militer. Setelah Era Reformasi 1999, Menhan dijabat oleh tokoh sipil. Menhan pertama dari sipil adalah Juwono Sudarsono, yang sebelumnya menjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI).

Juwono kemudian digantikan oleh Mahfud MD (2000-2001) dan Matori Abdul Djalil (2001-2004). Juwono kemudian dipilih lagi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi menhan (2004-2009) sebelum digantikan oleh Purnomo Yusgiantoro (2009-sekarang).

Kehadiran menhan dari kalangan sipil memang berpengaruh besar terhadap perubahan wajah kementerian itu. Secara perlahan, kementerian pertahanan (kemhan) di bawah tokoh sipil mampu mengubah peran sosial-politik militer, yang selalu melekat selama Orde Baru berkuasa. Namun, harus diakui kalau reformasi TNI tidak akan berjalan tanpa ada kesadaran di kalangan petinggi militer terhadap pentingnya mengubah wajah aparat pertahanan negara tersebut.

Salah satu tokoh militer yang memiliki peran signifikan dalam mengubah wajah TNI adalah Letjen (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin. Menyebut nama Sjafrie, ingatan publik langsung mengarah ke peristiwa yang terjadi pada periode 1997-1998. Peristiwa kerusuhan Mei 1998 menjadi salah satu catatan kelam dalam karier Sjafrie. Meski saat itu dia menjadi idola kaum perempuan, terutama ibu-ibu, Sjafrie yang menjabat sebagai Pangdam Jaya tak bisa melawan sejarah.

Peristiwa 1998 seolah menenggelamkan dia di dunia keprajuritan. Padahal, dia bersama Prabowo Subianto disebut-sebut sebagai calon bintang cemerlang di tubuh TNI. Selama hampir 5 tahun, Sjafrie “diparkir” di Mabes TNI sebagai staf ahli.

Pada 2002, nama Sjafrie tiba-tiba kembali muncul. Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto menugaskan Sjafrie yang berpangkat Mayor Jenderal untuk menjadi Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI. Sjafrie yang punya pengalaman buruk dengan media massa, dengan jabatannya itu dipaksa untuk berhubungan langsung dengan para penulis berita.

Banyak kalangan, terutama para aktivis hak asasi manusia (HAM), yang memprotes keputusan Panglima TNI yang menempatkan Sjafrie sebagai Kapuspen itu. Namun, Sjafrie menjawab kritikan itu dengan kinerja. Banyak kemajuan yang signifikan di pusat penerangan TNI sejak dipimpinnya. Sjafrie berhasil menyosialisasikan reformasi TNI.

Keberhasilan itu pula yang kemudian mengantarnya ke kantor Departemen Pertahanan (sekarang Kementerian Pertahanan) di Jalan Medan Merdeka Barat. Presiden SBY menunjuk dia menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dephan. Peran sebagai Sekjen Dephan pun dilakoni Sjafrie dengan baik. Dia berhasil menjadi jembatan yang baik antara sipil dan militer di jajaran Dephan.

Bahkan, sebagai sekjen yang lebih banyak mengurusi masalah internal, Sjafrie berhasil mengubah citra kementerian tersebut menjadi lebih profesional. Dia berhasil mengubah sistem di kementerian, yang sebelumnya tergolong boros dan bocor.

Sebelumnya, dephan bersama departemen agama dan departemen pendidikan dikenal sebagai lembaga yang tidak efisien. Terjadi kebocoran di mana-mana. Sebagai Sekjen, Sjafrie kemudian melakukan berbagai pembenahan, termasuk dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Sebelumnya, sistem yang ada di departemen itu membuat begitu banyak pihak dan kepentingan-kepentingan bebas bermain, termasuk berbagai pihak yang ikut menikmati keuntungan dari pengadaan alutsista bagi TNI. Tentu saja para pemain tersebut tidak hanya berasal dari kalangan internal dephan atau TNI, tetapi juga melibatkan pihak luar, termasuk kalangan swasta.

Sjafrie pun melakukan pembenahan internal. Langkah pertama yang dilakukannya adalah dengan membentuk sebuah tim dan sistem di dalam departemen terkait proses pengadaan alutsisa. Dalam sistem itu, keputusan pengadaan alutsista dibahas oleh Dealing Center Management.

Bisnis TNI
Pencapaian lainnya adalah keberhasilan Sjafrie dalam mengalihkan dan menghapus bisnis TNI. Dia ditunjuk Menhan Juwono Sudarsono sebagai Ketua Tim Pengarah Tim Nasional Pengalihan Bisnis TNI. Tak mudah melakukan perubahan total terkait bisnis TNI, yang sudah dilakukan secara mengakar selama bertahun-tahun.

Berdasarkan inventarisasi saat itu, terdata ada sebanyak 219 unit usaha berbentuk koperasi dan yayasan, baik di lingkungan Markas Besar TNI maupun masing-masing angkatan. Bahkan, aset yang dimiliki TNI dari berbagai bisnis itu mencapai Rp 3,4 triliun. Sjafrie berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Dia berhasil menghapus bisnis TNI tanpa mengurangi tingkat kesejahteraan prajurit. Selama ini, bisnis di tubuh militer memang menjadi penopang kesejahteraan prajurit.

Namun, harus diakui pula, bisnis tersebut turut disalahgunakan beberapa oknum petinggi militer untuk memperkaya diri. Sjafrie pun berhasil mendorong agar ada kompensasi dari pengambilalihan bisnis militer. Peningkatan kesejahteraan prajurit menjadi kompensasi dari pengambilalihan itu, terutama bidang kesehatan dan perumahan. Presiden SBY pun terus memberikan kepercayaan kepada Sjafrie dengan menunjuk dia sebagai wakil menteri pertahanan (wamenhan) pada Januari 2010. Bersama Menhan Purnomo Yusgiantoro, pria kelahiran Makassar, 30 Oktober 1952 itu terus melakukan perubahan di Kemhan dan TNI.

Setelah lulus dari Akabri Bagian Darat pada 1974, Sjafrie mengawali karier militernya sebagai Komandan Peleton Grup 1 Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha). Dia lalu bertugas di pasukan dengan berbagai jabatan dan penugasan operasi militer di dalam negeri, seperti menjadi Komandan Nanggala X Timor Timur (1976), Nanggala XXI Pejuang dari Aceh (1977), Tim Maleo Irja (1987) dan Satgas Kopassus Timor Timur (1990).

Beberapa jabatan strategis di militer juga pernah diembannya, seperti menjadi Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) pada 1993, Komandan Korem-061/SK Kodam III/Siliwangi (1995), Kepala Staf Garnisun Tetap (Kasgartap) -1 Ibukota (1996), Kepala Staf Kodam (Kasdam) Jaya (1996), dan Panglima Kodam Jaya (Pangdam) Jaya (1997). Pada 1998 dia menjabat Asisten Teritorial Kepala Staf Umum (Aster Kasum) TNI dan pernah pula menjadi Staf Ahli Polkam Panglima TNI pada 1998, serta menjabat sebagai Koorsahli Panglima TNI (2001).

Profil Sjafrie Sjamsoeddin
Lahir: Makassar, Sulawesi Selatan, 30 Oktober 1952

Pendidikan:
Akabri Bagian Darat (1974)
Para Komando
Sekolah Staf Komando TNI Angkatan Darat (Seskoad)
Terrorism in Low Intensity Conflict
Lemhannas (2000)
Institut Manajemen Bisnis Indonesia

Karier:
Komandan Nanggala X Timor Timur (1976)
Komandan Nanggala XXI Aceh (1977)
Komandan Tim Maleo Irja (1987)
Satgas Kopassus Timor Timur (1990)
Kasgartap-1 Ibukota (1996)
Kasdam Jaya (1996)
Pangdam Jaya (1997)
Staf Ahli Polkam Panglima TNI (1998)
Koorsahli Panglima TNI (2001)
Kapuspen TNI (2002-2005)
Sekjen Kementerian Pertahanan RI (2005-2010)
Wakil Menteri Pertahanan (2010-2014).

sumber : https://sjafriesjamsoeddin.id/sjafri...an-pertahanan/