TEMPO.CO, Cilegon - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, sebagai panglima TNI, ia pasti berpolitik. Namun dia menjelaskan bahwa politik seorang panglima bukanlah politik praktis.

"Politik panglima adalah politik negara, bukan politik praktis," kata Gatot Nurmantyo di Cilegon, Banten, Selasa, 3 Oktober 2017.

Gatot Nurmantyo, belakangan ini, dituding kerap mengeluarkan pernyataan berbau politik. Di antaranya tentang ajakan nonton bareng film Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI dan kabar pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi nonmiliter.

Salah satu tudingan tentang manuver politik Gatot Nurmantyo itu datang dari Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik. Menurut Rachland, manuver Gatot itu sudah menabrak batas kepatutan dan undang-undang.

Saat ditanya apa langkah Gatot setelah tidak lagi menjabat sebagai panglima TNI, dia mengaku belum memikirkan mengenai hal itu. Ia menegaskan, saat ini masih menjalankan tugasnya sebagai panglima TNI. "Saya harus melaksanakan tugas saya sebagai konstitusi," ujarnya.

Gatot menjelaskan kewajibannya sebelum masa jabatan berakhir adalah menyiapkan kader-kader penerus TNI. Menurut dia, TNI harus memiliki kader penerus yang solid dengan masyarakat dan menunjukkan kesatuan komando. "Sehingga TNI selalu dalam posisi netral dalam politik praktis, ini yang penting," tuturnya.

https://nasional.tempo.co/read/10216...lkKSbwXemcM.99