Peringatan Jokowi untuk Panglima TNI? Menhan: di Kabinet Jangan Gaduh
TS
aghilfath
Peringatan Jokowi untuk Panglima TNI? Menhan: di Kabinet Jangan Gaduh
Spoiler for Peringatan Jokowi untuk Panglima TNI? Menhan: di Kabinet Jangan Gaduh:
Quote:
Jakarta - Presiden Joko Widodo menyampaikan peringatan kepada para penggawa negara dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara. Untuk konteks tahun politik, Jokowi menekankan agar semua pejabat agar fokus saja dalam bekerja.
Namun ada yang berbeda. Jokowi menekankan pesan ini sembari menegaskan bahwa dirinya adalah Panglima Tertinggi di atas lima matra angkatan bersenjata, yakni Laut, Darat, dan Udara. Kebetulan akhir-akhir ini Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sedang intens mewarnai pemberitaan.
Di rapat ini, Jenderal Gatot sang pemimpin tiga matra juga hadir. Apakah Jokowi sedang memberi peringatan untuk Gatot sehingga merasa perlu menegaskan posisinya sebagai Panglima Tertinggi di negara ini?
"Ya tahu sendiri lah. Tapi yang jelas ke depan nggak boleh lagi ya," kata Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu usai rapat itu, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (2/10/2017).
Maksud dari makna 'nggak boleh lagi' itu adalah gaduh. Jokowi ingin situasi politik berlangsung kondusif untuk bekerja. Soalnya ini adalah lingkaran politik-pemerintahan.
"Kalau di luar orang politik, segala macam maklum lah. Tapi di dalam lingkaran kabinet, nggak boleh (gaduh)," kata Ryamizard.
Menurutnya, Jokowi sudah menegur Panglima secara lebih khusus dibandingkan pada kesempatan rapat ini. Namun soal teguran dan peringatan seperti ini sebenarnya bukanlah hal yang aneh, sebab Ryamizard sendiri juga sering ditegur, atau paling tidak dikasih tahu oleh Jokowi.
"Saya rasa sudah. Kan beliau (Jenderal Gatot) dipanggil, Menko Polhukam dipanggil. Saya nggak. Pastilah ada dikasih tahu lah, saya juga sering dikasih tahu. Nggak ada masalah," tuturnya.
Pernyataan Gatot yang sempat mengemuka, yakni soal adanya pembelian 5 ribu pucuk senjata yang mencurigakan. Menurut Ryamizard, pembelian senjata haruslah seizin Menteri Pertahanan, termasuk pembelian yang dilakukan TNI, polisi, Badan Keamanan Laut, dan sebagainya. Kalau pembelian tanpa disertai izin maka pihak yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi.
Kemudian muncul pula isu senjata dari Brimob yang diimpor, konon katanya itu adalah senjata tidak jelas. Namun Menhan mengatakan Gatot dan Kapolri Jenderal Tito Karnavial sudah berkoodinasi.
