https://www.merdeka.com/peristiwa/ba...prd-sumut.html

Merdeka.com - Puluhan unit truk trailer diparkir di sekitar gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (2/10). Kendaraan berat itu dibawa sopir dan pengusaha yang protes terhadap pungutan Rp 15.000 setiap kali masuk ke Kawasan Industri Medan (KIM) II Belawan di Saentis, Percut Sei Tuan, Deli Serdang.

Dalam aksinya, sopir bersama pengusaha yang tergabung dalam Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumatera Utara, menyatakan mereka telah menjadi korban pungli berkedok pass masuk itu.

"Anggota kita yang tergabung dalam Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) menderita akibat tindakan pungli berkedok pass masuk yang diberlakukan sejak Juli 2017 lalu," kata Ketua Organda Sumut, Haposan Siallagan.

Menurutnya, kutipan itu diberlakukan tanpa pembahasan dengan para sopir dan pengusaha angkutan. Sebelumnya, biaya masuk ke KIM II pernah diberlakukan pada 2015 namun dihentikan setelah para sopir dan pengusaha angkutan menggelar mogok.

"PT KIM waktu itu berjanji tidak akan memberlakukan kutipan seperti itu lagi sebelum ada kesepakatan dengan Organda. Tapi nyatanya sejak Juli 2017, kutipan serupa terjadi lagi. Angkanya memang jadi lebih kecil. Pada 2015 ditetapkan Rp 30 ribu, sekarang Rp 15 ribu, tapi ini sangat memberatkan," sebut Haposan.

Pengunjuk rasa menilai kutipan untuk masuk ke KIM II itu tidak memiliki landasan hukum yang jelas. "Kalau resmi, pasti ada aturannya, sehingga kami siap membayarnya," sebut Haposan.

Dia mengklaim terdapat 3.000 unit truk anggota Organda yang beroperasi di KIM II saat ini. "Anggota kita bisa hilir mudik 4-5 kali sehari di sana," beber Haposan.

Sekretaris Keluarga Besar Supir dan Pemilik Angkutan (Kesper) Sumatera Utara, Jaya Sinaga, menambahkan, mereka sebenarnya sudah pernah meminta agar diadakan pertemuan membahas masalah itu. Namun, permintaan tidak digubris dan kutipan jalan terus.

"Kalau sopir kita tidak bayar, mereka selalu dianiaya. Beberapa sudah jadi korban. Kita lalu laporkan ke polisi rapi tidak diproses," sebut Jaya.

Pengunjuk rasa berharap DPRD Sumut dapat memfasilitasi pertemuan mereka dengan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan itu. "Kalau tidak ditanggapi, kami akan datang dengan jumlah lebih besar. Hari ini kami datang puluhan truk, nanti kami akan datang dengan 3.000 truk," sebut Jaya.

Wakil Ketua Komisi B, Baskami Ginting, berjanji akan menindaklanjuti desakan para pengunjuk rasa. Dia menyatakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas masalah ini segera digelar.

"Kami akan panggil semua, termasuk PT KIM, Kapolda, Pangdam, Pemprov Sumut, Pemkab Deli Serdang dan Pemkot Medan serta kawan-kawan pengusaha angkutan dan sopir," sebut Baskami. "Selama RDP belum berlangsung, kami merekomendasikan agar kegiatan pengutipan di KIM II dihentikan," tandasnya. [ian]