Massa Aksi 299 akan Serahkan Petisi 1000 Ormas Tolak Perppu

Jakarta, CNN Indonesia -- Perwakilan massa aksi 299 menemui pimpinan DPR dan sejumlah anggota parlemen lainnya. Pertemuan tersebut berlansung di Ruang Pimpinan DPR lantai III.

Salah satu perwakilan, Slamet Maarif mengungkapkan puluhan bahkan ratusan ribu peserta aksi 299 menunggu hasil pertemuannya dengan pimpinan DPR.

“Yang hadir adalah utusan dan simpul aksi 212. Ada dari Makassar, Medan dll,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/9).

Mengingat keterbatasan waktu, ia menjelaskan, pihaknya sepakat yang akan menyampaikan hasil pertemuan adalah mantan Mendagri Syarwan Hamid dan mantan Ketua MPR Amien Rais.

“Nanti sebelum ditutup kami akan sampaikan dua hal, pertama resolusi aksi 299 dan akan kami serahkan petisi 1000 ormas menolak perppu ormas,” ujar Slamet.

Sebelumnya sejumlah pihak yang menumui perwakilan massa itu adalah Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Lainnya adalah politikus Nasir Jamil dan Almuzamil Yusuf (PKS), serta Daeng Muhammad (PAN).

“Dengan senang hati kami ingin mendengar apa yang disampaikan, nanti akan diproses sesuai dengan undang-undang,” kata Agus dalam pertemuan itu, Jumat (29/9).

Sementara itu, massa masih melakukan aksi lainnya di depan Gedung DPR, Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Sebagian mereka membawa spanduk berukuran besar berwarna hitam dengan tulisan Arab. Sebagian mereka juga masih melakukan orasi.

Aksi 299 dilakukan terkait dengan penolakan terhadap Perppu Ormas dan isu kebangkitan komunisme.

Source

Aksi 299, Menentang Kebangkitan PKI

VIVA.co.id – Sekitar 50 ribu orang akan turun ke DPR RI, Jakarta, Jumat, 29 September 2017. Mereka tak hanya datang dari Ibu Kota tapi juga berbagai daerah di Tanah Air. Massa bakal menyuarakan aspirasi di gedung rakyat itu.

Adalah Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Maarif, yang mengungkapkan rencana tersebut, dalam sebuah konferensi pers, Rabu, 27 September 2017.

“Berdasarkan laporan, massa pada Jumat 50 ribu. Itu prediksi kami yang akan ikut aksi," kata Slamet.

Unjuk rasa yang dikenal dengan sebutan Aksi 299, merujuk dari tanggal dilakukannya aksi yaitu 29 September 2017, itu mengusung dua hal. Aksi tersebut untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat, serta menolak kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

PKI pernah menorehkan catatan kelam sejarah bangsa lewat Gerakan 30 September 1965 PKI atau G30S/ PKI. Kini, masalah PKI menjadi salah satu isu yang diangkat lantaran indikasi kebangkitannya dinilai menguat.

"Indikasi ini dapat dilihat dengan fakta banyaknya seminar, workshop, temu alumni dan artikel yang mengandung paham komunis dan pro PKI," ujar Slamet.

Tak hanya itu. Dalam pandangan Slamet, gejala PKI bangun lagi tampak ketika ada sejumlah pihak keberatan saat ada usulan pemutaran kembali film G30S/PKI akhir-akhir ini. Bahkan, ada anggota Parlemen yang menampakkan dirinya pro PKI melalui buku.

Berkaca dari hal tersebut, aksi ini lantas difokuskan di gedung DPR. Sebab, mereka tak mau DPR diisi oleh pihak-pihak yang ingin mencoba membangkitkan PKI kembali. Aksi 299 ingin memberikan peringatan kepada anggota DPR, agar tak mencabut Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI.

“Kalau Tap MPRS dicabut maka akan berhadapan dengan umat Islam, sehingga presidium alumni ada di garda depan ketika PKI sudah bangkit," ujarnya.

Aksi akan dimulai usai salat Jumat, sekitar pukul 13.00 WIB. Tidak ada long march dalam gerakan ini. Tercatat, beberapa elemen dan ormas akan turun, di antaranya Aliansi Mahasiswa untuk Pergerakan, Posko Muslim, UIB, Bang Japar, majelis taklim, FBR. Sejumlah tokoh dan public figure juga direncanakan hadir. Di antara mereka yaitu politikus senior PAN Amien Rais, musisi Ahmad Dhani, penyair Taufiq Ismail.

Rencananya, sekitar 5.000 anggota Front Pembela Islam (FPI) se-Tangerang Raya pun akan mengikuti Aksi 299. Mereka akan berkumpul di Kantor Dewan Pimpinan Cabang tiap wilayah. "Kami terjunkan ke Istiqlal, Jakarta, sebelum masuk waktu salat Jumat," ujar Ketua FPI Kabupaten Tangerang, Habib Muhammad Asegaf, Kamis, 28 September 2017.

Surat pemberitahuan Aksi 299 diklaim telah dilayangkan kepada Polda Metro Jaya. Presidium telah berkoordinasi dengan Mabes Polri. Lantaran itu, polisi diminta tak menghambat massa yang akan masuk ke Jakarta. “Jangan dipancing-pancing. Ketika aparat tidak usik kami maka kami bisa pastikan aksi damai,” ujar Slamet.

Terjunkan Brimob Nusantara

Ada sekitar 20 ribu personel gabungan yang akan diturunkan untuk mengamankan aksi. Adapun untuk pengalihan arus masih melihat kondisi di lapangan pada saat aksi berjalan. "Seandainya nanti buka tutup ya, kami buka tutup," ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono.

Kepolisian juga menerjunkan Brimob Nusantara untuk membantu pengamanan. "Kami menyiapkan Brimob Nusantara 50 SSK, sekarang berdatangan dan kami tempatkan di beberapa titik lokasi strategis," ujar Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Idham Azis.

Namun, pengerahan Brimob dari berbagai daerah di Tanah Air itu bukan berarti Jakarta dalam kondisi genting. Menurut Argo, Brimob Nusantara diturunkan hanya untuk memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat Jakarta. Dia juga menyatakan status siaga satu tak perlu diberlakukan di Ibu Kota. Sebab, kepolisian memastikan situasi keamanan Jakarta normal saat ini.

Struktur keamanan di parlemen pun dinilai Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, sudah cukup kuat sehingga tak perlu ada kekhawatiran. Saat aksi dilakukan, dia berjanji akan hadir di Gedung DPR. Dia pun akan menemui perwakilan massa jika ingin berdialog dengan anggota Dewan.

“Karena ini kan rakyat Indonesia yang ingin menyampaikan aspirasi. Tentunya kami harus menerima aspirasi tersebut," kata Agus di gedung DPR, Jakarta, Kamis, 28 September 2017.

Tak Perlu Demo

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin punya pandangan berbeda. Menurut dia, untuk menolak Perppu Ormas serta menolak PKI tak perlu dengan demonstrasi. Apabila ada pihak yang tidak puas dengan Perppu bisa menempuh jalur hukum yang ada, yaitu dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Adapun apabila masyarakat menemukan kecurigaan soal PKI diharapkan melapor ke pihak berwajib. Masyarakat bersama pemerintah bisa bekerja sama mengantisipasi agar paham itu tak hidup lagi. "Kalau kata Presiden kan pukul apa gebuk saja PKI kalau ada, artinya tinggal melaporkan saja, tidak perlu dengan demo yang bisa menimbulkan kegaduhan," ujar Ma’ruf.

Agus Hermanto yakin tak akan ada masalah dengan aksi tersebut. Apalagi unjuk rasa suatu hal yang dilindungi undang-undang. Politikus senior Partai Demokrat itu hanya berharap unjuk rasa dilakukan sesuai koridor undang-undang dan tidak melakukan anarki.

Presidium Alumni 212 berjanji aksi ini merupakan aksi damai. Dia pun meyakinkan, Aksi 299 ini merupakan gerakan dakwah dan bukan politik. Para peserta diharapkan tetap menjaga kedamaian, kebersihan dan keamanan. “Serta taat dan patuh kepada pimpinan aksi serta komando ulama," kata Slamet. (ase)

Sumber