http://www.viva.co.id/berita/nasiona...areskrim-polri



Gubernur Papua, Lukas Enembe menyatakan, dirinya merasa dikriminalisasi oleh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, terkait kasus dana beasiswa mahasiswa Papua di luar negeri.

Bahkan, orang nomor satu di Bumi Papua itu menuding, kriminalisasi itu ada kaitannya dengan Pilkada Gubernur Papua tahun 2018 mendatang.

"Jelas bahwa itu bentuk kriminalisasi, mencari-cari kesalahan saya, tanpa ada bukti dan kaitan dalam kasus bea siswa mahasiswa Papua," ujarnya di Kantor Gubernur Papua, Rabu 27 September 2017.

Ia juga menyatakan bahwa proses pemanggilan dirinya untuk dimintai keterangan tidak sesuai prosedur.

"Surat perintah penyidikan keluar tanggal 16 Agustus, karena tanggal 17 libur. Lantas, tanggal 18 Agustus, saya langsung dipanggil untuk dimintai keterangan. Ini kan aneh dan tidak sesuai aturan," jelasnya.

Lukas menambahkan, Bareskrim sama sekali tidak memiliki dasar hukum untuk memanggil dirinya. Karena, yang mengelola dana beasiswa mahasiswa Papua adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terkait.

"Dasar apa saya dipanggil. Mestinya SKPD terkait itu yang dipanggil. Kalau memang ada bukti dan kaitan dengan saya, baru rekomendasikan panggil saya," tuturnya.

Lukas tidak menampik, bahwa semua tindakan itu ada kaitan dengan Pilkada Gubernur tahun 2018. "Oh ya, ini pasti ada kaitan dengan Pilkada Gubernur tahun depan. Menggunakan cara-cara yang tak elegan dan fair," tuturnya.

PUOKOKNYA PILPRES 2019 ANTUM HARUS MENGAMANKEN SUARA EIKE DI PAPUA,

KALO TIDAK ANTUM BAKAL EIKE CYDUK DAN KARUNGIN


RMOL. Beredar informasi isi pertemuan tertutup antara para pejabat keamanan dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe, di kediaman Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan, di Jakarta Selatan.

Foto-foto dari pertemuan mereka juga sudah beredar. Kabar yang diterima redaksi menyebut, awalnya pertemuan pada Selasa (5/9) itu bersifat biasa hanya membahas berbagai isu nasional. Tapi ternyata ada agenda lebih jauh dari itu.

Kepala BIN, Budi Gunawan, disebut meminta Lukas menandatangani sebuah kertas berisi 16 poin komitmen. Mulai dari kesetiaan pada NKRI, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dan sampai pada komitmen "mengamankan" Joko Widodo dan PDI Perjuangan di Pemilu Serentak tahun 2019.

Dari informasi yang beredar, Gubernur Lukas Enembe hanya menyatakan keberatan terhadap poin terakhir yaitu "mengamankan" PDIP di Papua pada Pemilu 2019. Apalagi, dirinya adalah Ketua DPD Partai Demokrat di Papua. Namun, akhirnya Lukas bersedia menandatangani kertas yang disodorkan oleh Budi Gunawan.

Informasi yang diterima redaksi juga menyebut kehadiran Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian, dan Kapolda Sumatera Utara (eks Kapolda Papua), Irjen Pol Paulus Waterpauw, menyusul di tengah pertemuan.

Setelah kedatangan mereka, Kepala BIN menyampaikan kepada Lukas Enembe bahwa Lukas berpasangan dengan Paulus Waterpauw pada Pilkada Papua tahun 2018. Diklaim, perintah itu sesuai amanat Presiden Joko Widodo.

Tak sampai di situ, sekitar 15 menit kemudian hadir pula pimpinan Bareskrim Mabes Polri dalam pertemuan. Lalu, Kapolri memerintahkan anak buahnya agar semua proses hukum yang sedang terjadi atas Lukas Enembe dihentikan.

Menanggapi informasi itu, putra daerah Papua yang juga pimpinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai, sempat mengungkapkan kegelisahannya.

"Hari ini, jika benar keputusan telah diambil penguasa di negeri ini bahwa kedua tokoh ini berpasangan, Tuhan akan menolong saya dalam pertarungan Pilkada Papua 2018 antara Lukas Enembe dan Paulus Waterpauw Vs Natalius Pigai dan pasangannya," tulis Pigai lewat WhatsApp disertai foto dari pertemuan itu.

Ia juga yakin, rakyat Papua siap mati membela pemimpinnya jika mendapat tekanan semacam itu dari penguasa negara.
"Gubernur NKRI, ditekan seperti seorang anak budak di negeri tercinta ini. Kalau benar (terjadi), saya sebagai calon gubernur Papua sangat tersinggung," komentar Pigai, di lain kesempatan.

Saat dikonfrimasi oleh redaksi, Lukas Enembe langsung membantah dan menegaskan informasi tersebut adalah bohong alias hoax.
"Saya tidak tahu info itu hoax saja mungkin," kata Lukas lewat Whatsapp.