JPP, JAKARTA - Kondisi keuangan PT PLN (Persero) belakangan menjadi sorotan publik, menyusul surat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perihal Perkembangan Risiko Keuangan Negara atas Penugasan Infrastruktur. PLN adalah BUMN yang mendapat penugasan untuk menuntaskan proyek pengadaan listrik 35.000 MW.

Menanggapi hal itu, Menteri BUMN Rini Soemarno menegaskan 'peringatan' Kemenkeu sebagai hal yang wajar. "Jadi wajar juga jika Menteri Keuangan mengingatkan agar PLN dengan proyek yang banyak harus menjaga rasio utang terhadap ekuitas (debt to equity ratio/DER) perusahaan," kata Rini, di Jakarta, Kamis (28/9/2017).

Namun demikian, Menteri Rini menegaskan bahwa  PLN masih mampu untuk menuntaskan proyek pengadaan listrik 35.000 MW.


Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir, sebagaimana dilansir ANTARA news, menjelaskan mengenai kondisi keuangan PT PLN (Persero) menurutnya, kondisi keuangan PLN dalam kondisi aman dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan ([url]https://jpp.go.id/keuangan/investasi/311329-keuangan-pln-lampu-kuning-ini-penjelasan-menteri-esdm). [/url]

Saat ini PLN mempunya plafon Rp 30 triliun pinjaman yang setiap saat dapat digunakan termasuk untuk membayar hutang. "Kami punya plafon 30 sekian triliun buat pinjam setiap saat bisa bayar, kami punya subsidi tagihan tahun tertunda ada sekitar Rp18 triliun dan yang tahun ini bisa Rp51 triliun. Kaya PLN itu," pungkas Sofyan.

Jaga Rasio Utang

Menurut Menteri BUMN Rini Soemarno,  selama tiga tahun sebagai Menteri BUMN, dirinya selalu mengingatkan semua perusahaan milik negara termasuk PLN sebagai perusahaan besar harus menjaga rasio utang dan meningkatkan kualitas aset. "Saya selalu tekankan kepada direksi soal utang. Kita harus worst scenario position dan hal itu normal-normal saja," ujarnya.

Rini menjelaskan, dalam membangun satu perusahaan di bidang apapun, tidak terhindar dari utang, namun bagaimana utang tersebut dapat di-"leveraging".

"Harus dijaga dan diyakini bahwa dalam melakukan investasi aset-asetnya harus berharga, misalnya, pembangkit harus bisa memproduksi listrik, efisien dan memadai. Sehingga tambahnya, dalam keadaan membutuhkan investasi jika perlu aset bisa dijual," katanya.

Sebelumnya diberitakan, di sejumlah kalangan beredar surat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan perihal Perkembangan Risiko Keuangan Negara atas Penugasan Infrastruktur.

Surat tertanggal 19 September 2017 itu menyoroti adanya risiko dalam keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang ditujukan kepada Menteri Energi ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Surat yang bernomor S-781/MK.08/2017 itu ditembuskan juga kepada Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Direktur Utama PLN dan Dewan Komisaris PLN itu diduga bocor ke publik.

Dana IPP

Menteri Rini menuturkan, terkait dengan proyek pengadaan listrik pemerintah 35.000 MW, sebanyak sekitar 9.000 MW dikerjakan oleh PLN sendiri, sedangkan sekitar 26.000 MW dikerjakan oleh penyedia listrik swasta atau independent power producer (IPP).

"Tidak ada revisi target. Selama ini mungkin orang salah persepsi bahwa pendanaan dan konstruksi proyek 35.000 MW didanai seluruhnya oleh PLN, namun sebanyak 26.000 MW diantaranya didanai IPP," ujarnya.

Sehingga menurut Rini, risiko langsung PLN di proyek transmisi dan gardu induk tersebut bisa dikatakan kecil karena bisa melibatkan IPP.

"Pada dasarnya proyek itu dikerjakan PLN sendiri, namun beberapa diantaranya sudah "brown field" (investasi yang sudah jadi) sehingga sangat dimungkinkan mencari mitra investor," ujarnya.

Rini menambahkan, untuk mempercepat pembangunan proyek seringkali harus jalan terlebih dulu seperti yang sudah dilakukan dalam pembangunan infrastruktur jalan tol.

"Untuk membangun pembangkit listrik sekarang sudah dipersiapkan dengan bentuk paket dengan mengundang investor," katanya.(Ant)

Sumber : https://jpp.go.id/ekonomi/industri/3...-rini-soemarno

---

Kumpulan Berita Terkait EKONOMI :

- Menteri Basuki Pertimbangkan Penerbitan Perpres Atur Proyek Infrastruktur Nasional

- Termasuk PSN, Pembangunan Tol Cisumdawu Terus Dipacu

- Aturan Baru Kemenkeu untuk Daerah yang Penyerapan Anggarannya Rendah