Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menghentikan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pernyataan Fahri ini pasca penyebutan namanya dalam sidang kasus dugaan suap auditor BPK dengan terdakwa mantan Irjen Kemendes Sugito dan mantan Kabag Tata Usaha dan Keuangan Itjen Kemendes, Jarot Budi Prabowo di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu 28 September 2017.

"Saya mengimbau Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk membuat Perppu untuk menghentikan KPK sementara Pansus angket KPK di DPR belum mencapai kesimpulan," ujar Fahri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (28/9/2017).

Fahri mengatakan, rahasia para pejabat yang diperoleh melalui pengintaian, penyadapan, dan pengumpulan informasi secara ilegal atau illegal gathering of informations termasuk kepada auditor dan anggota BPK telah dijadikan bahan untuk mem-bully semua pejabat tinggi di Indonesia di lingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Ia mengatakan, motif pemerasan atau bullying KPK, untuk mempermudah penghukuman yang dilakukan di persidangan Tipikor. Selain itu, juga untuk membungkam mulut pejabat bermasalah dan juga pihak yang kritis kepada KPK.

"Selain mengarahkan para saksi di gedung KPK, di rumah sekap, juga KPK sering menggunakan ruang sidang Tipikor untuk meminta saksi menyebut nama yang ditargetkan," ucap dia.

Fahri mengaku telah mengumpulkan banyak data tentang orang-orang yang dibungkam dan akhirnya dikalahkan. Begitu pula dengan dirinya merasa berkali-kali ditakuti KPK supaya jangan lagi mengkritik KPK.

"KPK juga kerap menjadikan kasus dan data seseorang untuk dijadikan barter dengan sikap pribadi atau sikap resmi lembaga tersebut. Ada partai yang paling sering disebut oleh Nazaruddin tapi karena barter perjanjian, akhirnya tidak dilanjutkan. Di sisi lain, ada banyak partai yang sengaja ditargetkan," kata dia.

Pemerasan dan barter hukum ini, lanjut Fahri, telah meluas dan dapat diduga termasuk Presiden dan pimpinan semua lembaga tinggi negara telah mulai diperas. Bahkan, ditakutkan atau diajak bernegosiasi untuk mengamankan dukungan kepada KPK.

"KPK dapat diduga juga telah memeras semua petinggi penegak hukum termasuk pengacara sehingga tidak berani membela klien dalam isu korupsi," tutur Fahri Hamzah.

http://news.liputan6.com/read/311119...-sementara-kpk