Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk tidak menaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) hingga akhir tahun berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar utang PLN.

Berdasarkan salinan surat Menteri Keuangan Sri Mulyani bernomor S-781/MK.08/2017 yang didapatkan Metrotvnews.com, Rabu 27 September 2017 menyatakan berdasarkan profil jatuh tempo pinjaman PLN, kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman PLN diproyeksikan akan terus meningkat di beberapa tahun mendatang.

Tetapi Kementerian ESDM menetapkan tidak ada kenaikan TTL hingga akhir tahun. Padahal, seperti diketahui pemasukan kas operasi PLN salah satunya berasal dari pembayaran TTL oleh pelanggan.

"Sementara itu, pertumbuhan penjualan listrik tidak sesuai dengan target dan adanya kewajiban pemerintah untuk meniadakan kenaikan tarif tenaga listrik dapat berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar PLN," kata surat tersebut.

Untuk itu, Sri Mulyani meminta kebijakan tidak menaikan TTL didukung dengan regulasi-regulasi yang mendorong penurunan harga biaya produksi listrik. Ia berharap Kementerian ESDM dapat mendorong PLN melakukan efisiensi biaya operasi terutama energi primer.

"Selain itu kami mengharapkan saudara dapat mendorong PT PLN untuk melakukan efisiensi biaya operasi terutama energi primer guna mengantisipasi peningkatan risiko gagal bayar di tahun-tahun mendatang," tuturnya.

Sebelumnya, pada awal September, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan, sampai akhir 2017 tarif listrik tidak akan naik. "Ya, masih berkomitmen (untuk tidak menaikkan tarif listrik). Presiden dan kita semua berusaha untuk tidak menaikkan tarif listrik sampai akhir tahun ini. Jadi kalau bisa tarif listrik turun," kata Jonan.

Untuk dapat menurunkan tarif listrik, PLN diminta untuk melakukan efisiensi-efisiensi termasuk harga bahan baku sumber energi yang dipergunakan.
http://ekonomi.metrotvnews.com/energ...-pln-meningkat