Merdeka.com - Presiden Joko Widodo dianggap turut andil dalam munculnya polemik pernyataan Panglima TNI JenderalGatot Nurmantyo terkait pembelian 5.000 senjata ilegal dan ancaman 'menyerbu' Polri. Sebagai panglima tertinggi TNI, Presiden justru dinilai lemah dalam membawahi angkatan bersenjata.


"Presiden ingin menunjukkan dialah panglima tertinggi, tapi sampai hari ini Presiden masih lemah," ujar Wakil Koordinator Bidang Strategi dan Mobilisasi pada Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan (KontraS), Puri Kencana Putri pada jumpa pers di kantor Imparsial, Jalan Tebet Dalam IV, Senin (25/9).

Menurutnya, kelemahan Presiden pada mitigasi risiko. Sesungguhnya, benih-benih konflik antara TNI dan Polri telah terlihat sejak 2016. Bermula dari ketidaksepahaman Polri dan TNI mengenai revisi UU Terorisme. KontraS melihat, sejak saat itu, kedua belah pihak menunjukan sikap gagah-gagahan memperlihatkan kekuatannya. Di sini Presiden lemah dalam mitigasi risiko yang berujung benih konflik terus berlanjut.

"Mitigasi risiko ini penting untuk menunjukkan aktor-aktor pertahanan solid di bawah kontrol presiden. (Supaya) aktor-aktor ini tidak akan melakukan tindakan di luar hukum. Apabila terjadi harus ada upaya koreksi," jelas Puri.

Puri menilai upaya pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto tidak cukup untuk mengklarifikasi masalah tersebut. Sanggahan yang dikeluarkan pada Minggu (24/9), hanya menyederhanakan konflik. Tidak menyelesaikan esensi masalahnya.

"Sinergitas dan persoalan yang belakangan ini muncul memancing banyak aktor yaitu nonbar film G30S itu yang memperburuk situasi kerentanan politik keamanan dan sebenarnya berhubungan dengan HAM di Indonesia," kata Puri.

https://m.merdeka.com/peristiwa/pole...tertinggi.html

Presiden lemah.