Bela Warga Rohingya, Organisasi Karen Kutuk Aksi Militer Myanmar

Beranda
Komunitas
News
Berita Luar Negeri
Bela Warga Rohingya, Organisasi Karen Kutuk Aksi Militer Myanmar

loungerkaskus

26-09-2017 14:12

Bela Warga Rohingya, Organisasi Karen Kutuk Aksi Militer Myanmar

TEMPO.CO, Jakarta - Karen Women’s Organisation (KWO), organisasi perlindungan perempuan Myanmar, mengeluarkan surat pernyataan yang mengutuk aksi militer Myanmar melawan etnis Rohingya melalui situs resminya pada Senin, 18 September 2017.

Melalui surat pernyataan ini, KWO mengecam aksi militer Myanmar yang memaksa lebih dari 300.000 warga etnis Rohingya dan warga negara bagian Rakhine lainnya lari dari tempat tinggalnya untuk bertahan hidup. KWO menyatakan kehancuran yang disebabkan aksi kriminal militer Myanmar yang melawan rakyat Myanmar telah terjadi selama bertahun-tahun dan hal ini harus segera dihentikan.

“Kami telah melihat kehancuran yang disebabkan oleh aksi kriminal militer (Myanmar) melawan rakyat kita selama bertahun-tahun. Inilah cerita mimpi buruk kita dan hal ini harus segera kita hentikan,” demikian bunyi pernyataan KWO. “Sudah waktunya semua orang yang memiliki hati nurani untuk bergerak.”

KWO mengajak dua lembaga legislatif Myanmar, Pyithu Hluttaw dan Amyotha Hluttaw, Penasehat Negara Myanmar, Aung San Suu Kyi dan perwakilan etnis - etnis Myanmar secara resmi mengutuk aksi militer Myanmar melawan Rohingya. Pihaknya mendukung seruan dari Komisi Penasehat Rakhine untuk mengakhiri pembatasan kewarganegaraan dan kebebasan bergerak warga etnis Rohingya.

Organisasi pemberdayaan perempuan ini pun mengajak sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa dan semua negara yang saat ini menyediakan pelatihan dan kerjasama bagi militer Myanmar untuk menghentikan segala bentuk kerjasama dan perjanjian.

KWO menekankan militer Myanmar harus dibebaskan dari status kebal hukum dan diperlakukan sebagai kriminal perang atas aksi mereka.

“Sudah saatnya kit mencapai kesepakatan untuk hak-hak etnis dan sebuah sistem pemerintahan yang memungkinkan kita semua, termasuk etnis Rohingya, untuk hidup bersama dalam damai,” tegas KWO.

KWO merupakan organisasi yang bergerak di bidang perlindungan hak dan pemberdayaan perempuan di Myanmar. Karen Women’s Organisation berawal dari ketidak adilan yang dialami warga etnis Karen Myanmar yang terpaksa harus pergi dari tanahnya dan melarikan diri ke Thailand akibat serangan militer Myanmar.

Sejak 25 Agustus 2017 ketika kelompok militan Pembebasan Arakan Rohingya menyerang pos kepolisian Myanmar, lebih dari 400.000 ribu warga etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. PBB memperkirakan sebanyak 1 juta warga etnis Rohingya akan melarikan diri ke Bangladesh pada akhir tahun ini jika para pengungsi terus berdatangan.

cekidott gan

sedikit tentang etnis karen ini gan....mereka juga etnis minoritas yang akhirnya angkat senjata memberontak dan meminta otonomi mandiri.

Quote:

Etnis Minoritas di Myanmar Hadapi Situasi Pelik

Semenjak 1989, situasi HAM dan kebebasan beragama di Myanmar semakin buruk. Organisasi HAM menuduh junta militer memburu etnis minoritas yang memeluk agama minoritas.

Banyak etnis Karen di Myanmar adalah anggota Karen National Union, kelompok pemberontak bersenjata yang dipimpin umat Kristen. Perang antara kelompok ini dan junta militer menyebabkan etnis Karen yang tinggal dekat perbatasan ke Thailand menjadi korban. Lebih dari 150 ribu warga etnis Karen melarikan diri ke negara tetangga tersebut. Setengahnya adalah umat Kristen.

Di bagian barat negara ini, wilayah warga etnis Chin, terjadi masalah yang senada. Sebagian besar dari etnis Chin memeluk agama Kristen dan adalah anggota kelompok pemberontak Chin National Front. Sekitar 100 ribu etnis Chin mengungsi ke negara tetangga lainnya, India. Junta militer tidak memburu umat Kristen karena agama mereka, tetapi karena mereka termasuk etnis minoritas. Apalagi jika etnis tersebut memperjuangkan kemerdekaan. Agama hanyalah alasan militer untuk mendemonstrasikan kekuatan mereka.

David Mathieson dari organisasi kemanusiaan Human Rights Watch menjelaskan, "Mereka datang dan bilang 'kami akan membakar gereja kalian dan melarang kalian untuk membangun gereja'. Pada dasarnya mereka ingin menunjukkan kepada warga sipil, bahwa militerlah yang memegang kendali militer dan bisa melakukan apa saja yang diinginkan."

Enam persen dari 55 juta penduduk Myanmar beragama Kristen. Agak lebih sedikit adalah jumlah umat Muslim, sekitar 4 persen. Etnis minoritas Rohingya yang beragama Islam di barat daya Myanmar yang paling menderita. Menurut dokumentasi organisasi HAM, warga etnis Rohingya antara lain dicabut hak miliknya, disiksa, menjalani kerja paksa dan dirudapaksa. Lagipula rezim Myanmar tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga Birma.

Bernd Zöllner, pakar Myanmar dari universitas di Hamburg mengatakan, pada dasarnya kaum Muslim selalu diduga sebagai bagian dari kelompok teroris. "Kaum muslim dianggap sebagai kambing hitam masalah dalam negeri seperti krisis politik dan krisis global, seperti misalnya setelah peristiwa 11 September 2001."

Tercampurnya konflik agama dengan konflik etnis adalah bagian dari struktur masyarakat keseluruhan Myanmar. Pemilik kekuasaan militer adalah etnis mayoritas Birma. Mereka menggunakan agama negara Buddha untuk meresmikan hak mereka untuk berkuasa. Padahal, berdasarkan konstitusi baru tahun 2008, federasi Myanmar tidak boleh mendiskriminasi siapa pun karena etnis dan agama mereka. Tetapi konstitusi juga mengatakan, bahwa penyalahgunaan agama bagi urusan politik tidak diizinkan.

Martin Petrich dari Amnesty International mengkritik konstitusi tersebut, "Tuduhan penyalahgunaan politik sangatlah luas. Setiap aktivitas yang sedikit melibatkan publik, bisa dianggap sebagai aksi politis. Sehingga jelas terasa, bahwa kebebasan beragama seperti yang tertera dalam konstitusi baru juga tidak sepenuhnya bisa dijalankan."

Awal November mendatang akan diadakan pemilihan parlemen di Myanmar. Namun, pemilihan secara bebas sepertinya tidak akan terjadi. Konstitusi baru dari semula menjamin seperempat kursi dalam parlemen akan menjadi milik militer. Para pemuka agama tidak dibolehkan untuk turut memilih. Para pakar politik sepakat, proses pemberian suara di negara yang berada dalam situasi konflik yang rumit sepertinya tidak akan banyak mengalami perubahan.

Ana Lehmann/Vidi Legowo-Zipperer

Editor: Ziphora Robina

sebelum beberapa bagian dari etnis rohingya angkat senjata, etnis karen dan kachin sudah jauh lebih dulu melakukannya

anasabila dan sebelahblog memberi reputasi

2.5K

Kutip

Balasan

Komentar yang asik ya

Urutan

Terbaru

Terlama

Komentar yang asik ya

Komunitas Pilihan