Metrotvnews.com, Jakarta: Elektabilitas Partai Golkar dikhawatirkan terus merosot, lantaran banyak kadernya yang terlibat dugaan kasus korupsi. Terlebih, hal itu juga menyeret nama Setya Novanto yang kini menjadi Ketua Umum Partai Golkar.


Menyadari hal ini, DPP Partai Golkar pun tidak tinggal diam. Wakil Sekretaris Jenderal Golkar, Ace Hasan Syadzily, mengatakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar lewat Rapat Harian yang dilakukan Selasa 12 September 2017, memutuskan untuk membentuk Tim Kajian Elektabilitas. Tim ini bertujuan mengkaji turunnya elektabilitas partai berlambang pohon beringin itu secara menyeluruh.


'DPP sudah membentuk tim kajian lewat bidang polhukam dan bidang kajian strategis. Mereka akan bekerja mengevaluasi kenapa elektabilitas Golkar sekarang ini menurun. Kita akan kaji dengan cermat,' ujar Ace saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu 16 September 2017.


Baca: CSIS: Elektabilitas Golkar Melorot


Tim kajian ini akan berhati-hati dalam membuat kesimpulan. Berdasarkan hasil survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS), elektabilitas Golkar turun 3,2% dari tahun sebelumnya. Kasus korupsi disebut menjadi salah satu faktornya.


Selain Novanto, banyaknya kader mereka di daerah-daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini, sebut saja Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain, dan terbaru Ketua DPRD Banjarmasin Iwan Rusmali.


'Ini (elektabilitas menurun) terjadi karena banyak faktor, salah satunya karena kasus korupsi. Bukan hanya Ketua Umum, tapi ada juga kader Golkar di daerah yang terlibat dugaan kasus korupsi. Selain itu, juga ada dugaan keterlibatan kasus narkoba. Ini akan dikaji oleh tim dengan mengundang para pakar,' ungkapnya.


Baca: Golkar Berbenah Menyikapi OTT dan Elektabilitas


Ace tidak menampik hal itu berdampak juga pada munculnya desakan untuk dilakukannya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk memilih ketua umum baru pengganti Novanto.


Meski demikian, Ace menegaskan munaslub tidak boleh digelar hanya berangkat dari asumsi itu. 'Jangan berangkat dari asumsi. Kajian harus dilakukan serius,' pungkasnya.


Aspirasi


Terkait adanya keinginan munaslub, Koordinator Bidang Polhukam DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai menilai hal itu baru sekadar aspirasi dan belum disepakati sebagai keputusan. Karena menurut Yorrys, keputusan baru akan diambil dengan parameter yang terukur.


Dalam 10 hari ke depan, Yorrys dan bidang Kajian Strategis dan SDM diketuai oleh Letjen (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus akan bekerja dengan mengundang tiga lembaga survei, di antaranya Kompas, SMRC, dan LSI.


'Kita minta mereka siapkan bahan dan akan kita kaji langsung dan evaluasi. Setelah itu, tim akan sampaikan rekomendasi,' terangnya.


'Kita pernah undang Denny JA (LSI) dalam rapat internal. Dalam survei yang dilakukannya, Golkar alami penurunan 7%. Hal itu 49,6%-nya karena ada kasus KTP elekteronik. Dari variabel ini kita coba tajamkan,' ungkapnya.


Menurut Yorrys, kajian dan evaluasi ini penting untuk meningkatkan citra Partai Golkar, terlebih untuk menghadapi Pemilu 2019. 'Golkar serius untuk diselamatkan. Jangan mempertahankan satu orang, tetapi mengorbankan citra partai,' pungkasnya.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/politik/...ombakan-partai

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Idrus Enggan Tanggapi Serius GMPG

- Politikus Muda Nilai Pengurus Golkar tak Solid Bela Novanto

- Petinggi Golkar Sambangi Habibie