JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Pandjaitan memuji Partai Demokrat dan Ketua Umumnya Susilo Bambang Yudhoyono.

Pujian itu disampaikan Basaria saat memberi sambutan di acara diskusi dengan pengurus DPP Partai Demokrat, di kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017).

Basaria menyatakan, berdasarkan informasi yang dia dapat dari tim KPK, partai itu disebutnya paling maju dalam melakukan pembenahan terkait integritas kadernya.

"Terus terang saya dapat info dari tim katanya Partai Demokrat yang paling maju tentang masalah integritas ini," kata Basaria.

"Bahkan sudah ada departemen yang khusus berhubungan dengan KPK dan sudah dilakukan berulang kali," tambah Basaria.

(baca: SBY: Demokrat Tolak Upaya Membekukan atau Membubarkan KPK)

Basaria menyampaikan terima kasih kepada SBY yang telah melakukan pembenahan internal di Demokrat.

Ia juga menyinggung SBY sebagai Presiden yang menandatangi kenaikan pangkat dirinya ketika masih menjadi anggota polisi.

"Terima kasih Pak Ketua (SBY). Beliau yang menandatangani saya naik jadi bintang," ujar pensiunan jenderal bintang dua itu.

(baca: SBY: Meski Kader Terlibat Korupsi, Demokrat Tetap Konsisten Dukung KPK)

Soal diskusi ini, Basaria mengatakan, KPK telah melakukan beberapa kajian bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), mulai tahun 2012.

Pada 2012, kajian yang dilakukan, yakni mengenai sistem dari partai politik itu sendiri.

Kemudian 2012 dilakukan suatu kajian mengenai sistem parlemen dan 2014 kajian tentang program pemilu berintegritas.

Rencananya untuk pemilu 2018, KPK akak melakukan kajian tentang bagaimana merumuskan dokumen panduan transparansi serta akuntabilitas keuangan partai politik.

(baca: SBY Berharap Jokowi, Ketua MPR, Ketua DPR dan DPD Dukung KPK)

Jika melihat dari kajian yang sudah pernah dilakukan, ada empat faktor utama persoalan integritas.

Pertama, tidak adanya standar etik dari partai dan politisi.

Kedua adalah rekrutmen politik dan kaderisasi berjalan secara tradisional, tidak ada aturan yang tertata dengan baik.

Ketiga masalah pendanaan yang belum memadai. Ia menyinggung soal kajian dana partai politik yang menurut KPK harusnya Rp 10.000 per suara.

(baca: Pesan SBY untuk KPK: Kuat, Tegar, Jaga Integritas)

Namun, saat ini kenaikan dana parpol dari Rp 108 hanya menjadi Rp 1.000.

"Jadi masih jauh, baru mencapai 10 persen yang diharapkan," ujar Basaria.

Keempat, tidak transpraan dan akuntable, khususnya dana yang dikelola parpol.

"Ini permasalahan yang ditemukan KPK. Sehingga nantinya ada beberapa rekomendasi dari KPK," ujar Basaria.

Basaria berharap hasil kajian ini bisa mewujudkan politik yang berintegritas. Hasil kajian ini sasarannya ialah untuk 10 partai politik.

Karena Demokrat dianggap yang paling maju soal integritas, Basaria berharap partai tersebut bisa menjadi role model untuk partai lainnya.

"Mudah-mudahan menjadi role model untuk partai yang lain," ujar dia.