Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan guna melaporkan masa jabatannya yang akan berakhir pada 10 Oktober 2017 mendatang.

"Masa jabatan saya kan akan habis tanggal 10 ini. Jadi, itu saja (yang disampaikan),"ujar Sultan usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Rabu, 13 September 2017.

Namun, berbeda dengan provinsi lainnya, Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta secara otomatis dijabat oleh Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam yang bertakhta di Keraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman.

Sekretaris Daerah DIY Gatot Saptadi menuturkan, pelantikan Sultan HB X dan Paku Alam X sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode 2017-2022 oleh Presiden akan dilaksanakan di Istana Negara Jakarta Oktober mendatang.

Namun Forum LSM di Yogyakarta meminta Presiden Jokowi menunda pelantikan Sri Sultan karena belum jelasnya soal penggunaan gelar, apakah Sri Sultan Hamengku Buwono X atau Sri Sultan Hamengku Bawono Kasepuluh.

Isu raja perempuan di Keraton Yogyakarta juga memanaskan situasi politik di DIY menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sepenuhnya uji materi terhadap Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam putusan tersebut, hakim konstitusi menghapus frasa memiliki istri dan anak pada daftar syarat pengajuan calon Gubernur Yogyakarta. Selama ini, frasa dalam pasal tersebut menjadi kunci yang tak memungkinkan seorang perempuan diangkat sebagai gubernur di DIY.

Sultan mengaku tak menyinggung soal kemungkinan adanya raja perempuan dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Sebab, kata Sultan, hal itu merupakan urusan internal Keraton Yogyakarta, dan bukan menjadi urusan pemerintah.

"Itu kan kepentingan internal. Eksternal tidak usah ikut campur," ujar Sultan Hamengku Buwono X yang mengaku tak ada masalah pasca putusan Mahkamah Konstitusi.