Jokowi Cuma Anggap Golkar sebagai Tiket 2019?



RILIS.ID, Jakarta— Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya ingin menggunakan Golkar sebagai 'kendaraan' politiknya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Sebab, sampai sekarang belum bersikap atas berlarut-larutnya gejolak di internal tubuh partai beringin, menyusul penetapan tersangka Ketua Umum DPP Golkar, Setya Novanto (Setnov).

"Mungkin Jokowi hanya ingin menjadikan Golkar sebagai 'tiket' di 2019," ujarnya kepada rilis.id melalui pesan singkat di Jakarta, baru-baru ini.

Golkar diketahui menjadi partai politik pertama secara resmi mendeklarasikan Jokowi sebagai jagoannya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, sebagaimana keputusan rapat pimpinan nasional (rapimnas) di Jakarta, 28 Juli 2016.

Apalagi, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, syarat untuk maju pada Pilpres 2019 mendatang adalah partai politik atau gabungannya yang memiliki 20 persen kursi di DPR atau mendapatkan 25 persen suara sah nasional.

Adapun perolehan kursi Golkar di Senayan, sesuai hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014, sebanyak 91 dari 560 kursi (16,2 persen) dengan jumlah 18.432.312 dari 124.972.491 suara (14,75 persen).

Di sisi lain, sejumlah kader mendorong pergantian Setnov melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Ketua Generasi Muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, misalnya.

Sebab, status tersangka Ketua DPR RI itu diyakini menggerus reputasi Golkar, sehingga dapat membuat elektabilitas partai pada Pileg 2019 mendatang melorot.

Jokowi sendiri hingga kini belum bersikap. Padahal, elite Golkar yang juga Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, satu barusan dengannya.

Apalagi, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, disebut-sebut sebagai kader Golkar yang dekat dengan Jokowi.

Menurut Ujang, Jokowi belum mendorong Airlangga sebagai Golkar-1, karena masih ragu dengan eks Anggota DPR RI tersebut.

"Karena Airlangga diangggap tidak mampu mengamankan kepentingan Jokowi di Golkar," beber akademisi Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) ini.

Atau kemungkinan kedua, sambung Ujang, "Proses pergantian Ketua Umum di Golkar itu memang tidak mudah, karena membutuhkan dana yang besar."

Selain Golkar, partai lain yang secara resmi telah mendukung Jokowi sebagai kandidat pada Pilpres 2019 mendatang adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Hanura.

Partai Persatuan Indonesia (Perindo) besutan bos MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, dikabarkan juga akan melakukan hal sama pada kongres yang belum dijadwalkan pelaksanaannya.

sumber: http://rilis.id/jokowi-cuma-anggap-g...iket-2019.html