KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan optimistis penanganan kasus korupsi megaproyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik akan dituntaskan hingga di penghujung masa jabatan komisioner.



"Kami tetap optimistis bisa selesai. Komisioner sekarang masih menjabat sampai 2019, kami masih punya waktu dua tahun untuk menyelesaikannya," ucap Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (6/9).



Meskipun pada 2019 akan ada pemilihan presiden (pilpres) dan kemungkinan pergantian pemerintahan, ia mengaku tak menjadi masalah karena KPK tidak tergantung dengan masa presiden.



"KPK tidak tergantung dengan masa jabatan Presiden, mudah-mudah komisioner sekarang ini kita bisa selesaikan," ujar Syarif.



Syarif yang juga alumnus Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin itu menjelaskan, pihaknya sudah melakukan yang terbaik dalam penanganan korupsi KTP-E, bahkan telah menetapkan beberapa tersangka termasuk Ketua DPR



Meski demikian, kata dia, proses perjalanan kasus ini masih panjang. "Saya tidak bisa menjanjikan ini kapan selesai, ibarat lomba lari, ini bukan lari sprint, tapi maraton, tentu prosesnya cukup panjang bahkan mendapat tekanan," ungkap dia.



Sebelumnya, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam korupsi pengadaan megaproyek KTP-E tahun 2011-2013 dengan nilai proyek senilai Rp5,9 triliun, dari anggaran merugikan keuangan negara hingga Rp2,3 triliun. (X-12)

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...hir/2017-09-06

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Kemensos Tuntaskan Pemutakhiran Data Kemiskinan Integrasi Bansos 2018

- Bus Transjabodetabek Premium Bekasi-Senayan Diuji Coba Besok

- Perpres Penguatan Pendidikan Karakter Diapresiasi