TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia berencana membawa persoalan Rohingya pada forum Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada 10-11 September 2017 di Kazakhstan.

Sebab sejumlah negara muslim bakal berkumpul di acara tersebut.

"Tentu saya akan ketemu dengan banyak pemimpin negara, kita akan juga membicarakan itu. Meski pokok KTT OKI di Kazakhstan itu, sains dan teknologi," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Tak hanya itu, Indonesia juga akan membawa persoalan krisis kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar tersebut, ke sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Tentu kita akan banyak bicara dengan para pemimpin dunia. Karena dewan keamanan PBB sudah membicarakan," kata Kalla.

Kalla pun menambahkan, ia pernah datang tiga kali ke Rakhine State, Myanmar dalam rangka misi kemanusiaan dengan Palang Merah Indonesia (PMI). Saat itu, Kalla menjabat sebagai Ketua PMI.

"Saya 2012 tiga kali ke situ, atas nama PMI. Kita bantu para pengungsi baik Buddha-Islam," ucap Kalla seraya mengemukakan Indonesia berencana membangun rumah sakit.

Pembangunan rumah sakit ini diinisiasi PMI, MERC, Walubi dan juga Tahir Foundation di Rakhine State, Myanmar.

"Rumah sakit berada di perbatasan, antara wilayah Islam dan Buddha. Supaya melayani dua kelompok di situ. Sehingga mudah-mudahan akan lebih memperbaiki hubungan keduanya," tutur Kalla.

Baca: Ketika Diplomasi Menteri Retno Disorot Dunia

Masalah Multidimensi
Mantan Menko Kesra itu menyebut, persoalan krisis kemanusiaan yang menimpa masyarakat Rohingya di Rakhine State, Myanmar, bukan hanya masalah agama.

"Ada 100 lebih masjid di Yangon, Myanmar, tidak ada masalah antara Buddha-Muslim," kata Kalla.

Menurut Kalla, persoalan Rohingnya adalah persoalan multidimensi yang meliputi sejarah, ekonomi dan politik serta agama.

"Jadi masalah Rohingya itu ada beberapa masalah, ada masalah sejarah. Sama dengan etnis Tamil di Sri Lanka, masalah politik juga. Tapi masalah agama ada juga, ekonomi juga," kata dia.

Kalla mengimbau masyarakat di dalam negeri tak gelap mata melihat persoalan krisis kemanusiaan Rohingya tersebut.

Kalla pun berharap krisis yang terjadi di Rohingya tidak berdampak negatif di Indonesia. Apalagi, jika terjadi konflik berlatar belakang agama terjadi di Indonesia akibat krisis Rohingya.

"Seperti saya katakan, masalah Rohingya itu masalah setidaknya empat faktor masalah. Bukan hanya agama. Jadi ini kita harap jangan sampai konflik itu juga terjadi di Indonesia," kata Kalla.

"Karena kita kan tidak ada masalah dengan Buddha di sini. Saya harapkan masyarakat Buddha di sini juga membuat pernyataan mengutuk, atau mendukung agar tak terjadi seperti itu di Indonesia," tutur dia.

Sebelumnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah bertolak ke Myanmar atas instruksi dari Presiden Joko Widodo.

Baca: Dikenal Supel dan Ramah, Pakaian dan Perhiasan yang Dikenakan Indria Tak Terlihat Mewah

Retno sudah bertemu dengan National Security Adviser Myanmar Aung San Suu Kyi dan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Senior U Min Aung Hlaing.

Indonesia mendesak otoritas keamanan Myanmar segera menghentikan segala bentuk kekerasan yang terjadi di Rakhine State dan memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat, termasuk masyarakat Muslim.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, pemerintah sudah maksimal dalam membantu Muslim Rohingya yang mengalami kekerasan di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Pramono meminta masalah kekerasan terhadap Rohingya ini tidak terus "digoreng" dan dijadikan isu politik di dalam negeri.

"Kalau kemudian di dalam negeri, domestik, ini dirumorkan, 'digoreng' ya ini hal yang berkaitan dengan politik, kita harus bisa memisahkan domain politik dengan domain yang terjadi sebenarnya," kata Pramono.

Ia menegaskan, sebelum masalah Rohingya menjadi konsumsi publik yang lebih luas, sebenarnya pemerintah telah mengirim bantuan makanan hingga membangun sekolah.

Presiden Jokowi bahkan melepas langsung bantuan berupa 10 kontainer bahan makanan di Pelabuhan Tanjung Priok pada Desember tahun lalu.

"Apa yang dilakukan oleh Indonesia untuk hal yang bersifat kemanusiaan Rohingya ini sebenarnya lebih besar dibandingkan dengan negara siapa pun," kata Pramono.

Ia juga menyinggung langkah Jokowi yang sudah menugaskan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk terbang ke Myanmar.

"Termasuk kedatangan ibu Menlu Myanmar itu kan pejabat pertama kali yang datang, bahkan Sekjen PBB, utusan khusus PBB, itu mengakui peran Indonesia," kata dia.

Presiden Joko Widodo berencana memanggil Duta Besar Myanmar untuk Indonesia terkait kekerasan terhadap kaum muslim Rohingya.

Rencana ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat bertemu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj di Istana Merdeka, Jakarta.

Said Aqil mengatakan, pemanggilan tersebut akan dilakukan Jokowi apabila saran yang diberikan Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tidak didengar oleh pemerintah Myanmar.

"Kalau sampai misi Bu Retno ini tidak didengar, atau belum ada hasilnya, bahkan semakin parah, maka Presiden akan mengundang Dubes Myanmar," kata Said Aqil usai pertemuan dengan Jokowi.

"Menlu juga sedang ke Bangladesh, agar perbatasan Bangladesh dibuka lebar-lebar untuk para pengungsi. Coba dulu, kalau sampai tidak didengar, misi yang dibawa Bu Retno ini, barangkali Dubes Myanmar bisa dipanggil," tambah Aqil.
Retno LP Marsudi (Kemlu)
Retno sebelumnya memberikan lima saran penting kepada Suu Kyi.

Pertama, Myanmar harus sesegera mungkin mengembalikan stabilitas dan keamanan.

Kedua, agar semua pihak di Myanmar menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah.

Ketiga, Indonesia meminta Myanmar memberi perlindungan kepada semua warga di Rakhine State tanpa memandang suku dan agama.

Keempat, agar Myanmar membuka akses seluas mungkin untuk bantuan keamanan.

"Dan elemen lainnya, adalah pentingnya agar rekomendasi laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yanh dipimpin Kofi Annan dapat segera diimplementasikan,” lanjut Retno. (tribunnews/nic/sen/kps)

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2...-di-kazakhstan

---

Baca Juga :

- Ketika Diplomasi Menteri Retno Disorot Dunia

- Benarkah 8 September Nanti Candi Borobudur Akan Dikepung Massa Aksi Bela Rohingya?

- Kapolri: Isu Rohingya "Digoreng" untuk Menyerang Pemerintahan Jokowi