Liputan6.com, Tokyo - Ketegangan di Semenanjung Korea meningkat setelah uji coba nuklir terbaru yang dilakukan Korea Utara pada Minggu, 3 September. Terkait hal tersebut, Jepang berencana melakukan evakuasi massal terhadap sekitar 60 ribu warganya yang saat ini tinggal atau berada di Korea Selatan.

"Ada kemungkinan provokasi lanjutan. Kita harus tetap waspada dan melakukan semua yang kita bisa untuk menjamin keamanan rakyat kita," ujar Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe ketika bertemu dengan anggota parlemen dari koalisi yang berkuasa pada Senin kemarin, seperti dilansir Nikkei Asian Review pada Selasa (5/9/2017).

Selain itu, untuk merespons uji coba nuklir keenam Korut tersebut, Jepang dan Amerika Serikat berusaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap mitra dagang Pyongyang melalui embargo minyak dan tindakan lainnya.

Namun, Menteri Pertahanan AS James Mattis membuka opsi lain dengan menuturkan bahwa setiap ancaman ke AS atau sekutu AS akan dibalas dengan aksi militer masif.

Sebelumnya, tepatnya pada 29 Agustus lalu, Korut meluncurkan rudal yang terbang melintasi langit Hokkaido, Jepang. Peristiwa ini memicu kepanikan tersendiri bagi Negeri Sakura.

Saat ini terdapat sekitar 38 ribu warga Jepang di Korsel. Sementara itu, sekitar 19 ribu lainnya adalah turis.

Tokyo memiliki empat tahapan sebagai reaksi atas situasi yang terjadi di Semenanjung Korea berdasarkan tingkat kegentingan. Pertama, melarang perjalanan tidak penting ke Korsel. Kedua, memblokir seluruh perjalanan ke Korsel. Ketiga, meminta seluruh warga Jepang di Korsel untuk mengungsi, dan terakhir, mendesak mereka untuk berlindung.

Koordinasi dengan Korsel dan AS

Jika perang meletus antar dua negara Korea, pemerintah Jepang akan melarang seluruh perjalanan ke Korsel. Pada saat bersamaan, Tokyo akan meminta seluruh warga untuk mengungsi dengan menggunakan pesawat komersial. Meski Kedutaan Besar Jepang akan membantu mengamankan reservasi penerbangan, peran utama pemerintah dalam hal ini adalah menyediakan informasi.

Namun, Jepang disebutkan perlu berkoordinasi dengan pemerintah Korsel.

Jika Pyongyang melancarkan serangan militer besar yang menyebabkan penutupan bandara di Korea Selatan, maka Kedubes Jepang akan mendesak warga untuk berdiam di rumah atau mengungsi ke daerah lain yang lebih aman.

Menurut sebuah sumber di Jepang, Seoul dikabarkan telah setuju untuk memberikan warga Jepang akses ke zona aman seperti stasiun kereta bawah tanah, gereja, dan pusat perbelanjaan. Tokyo dikabarkan telah memberikan informasi kepada warganya di Korsel terkait 900 fasilitas zona aman tersebut.

Pilihan terbaik bagi warga Jepang jika bandara ditutup adalah evakuasi melalui jalur laut dari kota pelabuhan Busan. Tetap saja, pemerintah AS harus bekerja sama dengan pasukan AS yang berada di Korsel untuk mengangkut warga mereka dari seluruh wilayah di Negeri Gingseng ke Busan.

Pasukan Bela Diri Jepang akan membutuhkan izin dari pemerintah Korsel untuk beroperasi di dalam negeri. Izin ini sendiri belum diumumkan dan sebaliknya dikhawatirkan dapat memancing reaksi beragam dari masyarakat Korsel yang menyimpan kisah kelam pada masa pendudukan Jepang.

Krisis semacam ini dinilai membuka ruang bagi pergerakan teroris dan individu berbahaya lainnya yang dapat memasuki Jepang dengan menyamar sebagai warga yang dievakuasi. Untuk masalah ini Jepang akan menjalin kerja sama dengan AS.

"Kami melihat berbagai respons terhadap krisis di Semenanjung Korea, mulai dari mengamankan evakuasi dan memproses masuknya mereka ke fasilitas sementara untuk menentukan apakah Jepang bertanggung jawab atas perlindungan mereka," tutur PM Abe pada April lalu.

http://global.liputan6.com/read/3083...adline_click_1