JPP, NAYPYITAW - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi meminta Otoritas keamanan Myanmar perlu segera menghentikan segala bentuk kekerasan yang terjadi di Rakhine State dan memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat, termasuk masyarakat Muslim Rohingya.

Permintaan itu disampaikan Menlu Retno saat bertemu Panglima Angkatan Bersenjata (AB) Myanmar Jenderal Senior U Min Aung Hlaing di Naypyitaw, Myanmar, Senin (4/9/2017) siang waktu setempat.

Menlu menyampaikan, bahwa Indonesia dan dunia internasional sangat mengkhawatirkan perkembangan situasi di Rakhine State. Kekerasan yang terjadi di Rakhine telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang memakan banyak korban meninggal, luka-luka dan kehilangan tempat tinggal.

Untuk itu, Menlu Retno menyampaikan kepada Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Senior U Min Aung Hlaing untuk menurunkan ketegangan di Rakhine State sebagai prioritas pemerintah Myanmar.

“Upaya untuk de-eskalasi situasi di Rakhine State harus menjadi prioritas utama bagi otoritas keamanan di Myanmar,” ujar Retno menekankan dalam pertemuan tersebut sebagaimana disampaikan dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI, beberapa saat lalu.

Pertemuan Menlu Retno dengan Jenderal Hlaing berlangsung lebih dari satu jam. Pertemuan tersebut merupakan agenda pertama dari rangkaian Pertemuan Menlu RI dengan otoritas Myanmar guna membahas krisis keamanan dan kemanusiaan yang kembali melanda Rakhine State.

Menanggapi permintaan Menlu, Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar U Min Aung Hlaing menyampaikan bahwa otoritas keamanan Myanmar terus berupaya untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State.

Bantuan Kemanusiaan

Selain itu, Menlu juga menekankan bahwa keamanan dan stabilitas di Rakhine state sangat diperlukan agar bantuan kemanusiaan dan proses rehabilitasi serta pembangunan inklusif yang selama ini berlangsung dapat kembali dilanjutkan, termasuk upaya pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Menurut Menlu, Pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya pembangunan inklusif dan rehabilitasi kondisi di Rakhine state, antara lain pembangunan rumah sakit di Marauk U, program bantuan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan peningkatan kapasitas termasuk oleh Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM).

“Para LSM Indonesia telah lama bekerja sama dengan Pemerintah dan LSM Myanmar dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan, bantuan pembangunan jangka menengah dan panjang,” ungkap Menlu.

Lebih lanjut, Menlu menekankan agar akses bantuan kemanusiaan untuk mengatasi krisis kemanusiaan saat ini dapat segera dibuka, khususnya bagi LSM Indonesia yang berniat membantu kemanusiaan dapat diberikan.

“Indonesia telah siap untuk segera membantu Myanmar dalam memberikan bantuan kemanusiaan. Kita menunggu akses untuk dibuka,” ujar Menlu.

Pertemuan Menlu dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar itu merupakan agenda pertama dari rangkaian Pertemuan Menlu RI dengan otoritas Myanmar guna membahas krisis keamanan dan kemanusiaan yang kembali melanda Rakhine State. (kln/stkb/nbh)

Sumber : https://jpp.go.id/peristiwa/internas...-rakhine-state

---

Kumpulan Berita Terkait PERISTIWA :

- Presiden Tegaskan Aksi Nyata Hentikan Kekerasan dan Krisis Kemanusiaan di Rakhine State

- Menlu Retno Bertolak ke Myanmar Temui Aung San Suu Kyi

- Indonesia Terus Upayakan Semua Pihak Hentikan Kekerasan di Rakhine State