Saran Guru Besar UI untuk Mereka yang Ingin Krisis Rohingya Berakhir
TS
aghilfath
Saran Guru Besar UI untuk Mereka yang Ingin Krisis Rohingya Berakhir
Spoiler for Saran Guru Besar UI untuk Mereka yang Ingin Krisis Rohingya Berakhir:
Quote:
Jakarta - Pemerintah RI sudah mengambil langkah untuk membantu penyelesaian Rohingya di Myanmar. Masyarakat diminta mempercayakan penyelesaian konflik Myanmar kepada Pemerintah RI.
Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengatakan saat ini berkembang di Indonesia seolah masalah yang terjadi terhadap etnis Rohingya sebagai masalah antaragama. Padahal, dia meneruskan, masalah ini tidak berkaitan dengan agama, melainkan tidak diakuinya etnis Rohingya sebagai warga Myanmar selama berpuluh-puluh tahun.
Masalah lain, masih kata Hikmahanto, adalah adanya pembiaran dari pemerintah Myanmar atas perlakuan tidak manusiawi aparat keamanan terhadap etnis Rohingya, sehingga terjadi eksodus besar-besaran etnis tersebut. Berbagai pejabat dan tokoh dunia telah mengkatagorikan hal ini sebagai ethnic cleansing dan genosida yang merupakan kejahatan internasional.
"Masalah yang terjadi di Myanmar bukan juga masalah bilateral antara Indonesia dan Myanmar. Selama ini hubungan antar kedua negara baik-baik saja dan tidak ada benturan apapun. Oleh karenanya mempersonagratakan Dubes Myanmar atau memanggil pulang Dubes Indonesia di Myanmar bukan suatu tindakan yang tepat," ujar Hikmahanto kepada wartawan, Selasa (5/9/2017).
"Masalah yang terjadi di Myanmar tidak seharusnya menjadi amunisi untuk men-delegitimasi pemerintahan Jokowi-JK," imbuh peraih gelar doktor dari University of Nottingham ini.
Presiden, masih kata Hikmahanto, sudah mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan. Namun, karena besarnya permasalahan, maka upaya yang saat ini dijalankan oleh pemerintah Indonesia terlihat belum memadai.
"Tentu pemerintah terus berikhtiar dan mencari solusi agar pemerintah Myanmar tidak membiarkan petistiwa yang dapat dikatagorikan sebagai ethnic cleansing segera berakhir. Tindakan pemerintahan Jokowi sudah sangat maksimal bila dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga yang sejak awal sudah menyatakan tidak akan menerima pengungsi asal etnis Rohingya," ulasnya.
Hikmahanto meminta masyarakat dalam mengekspresikan kemarahan terhadap pemerintah Myanmar tidak melakukan tindakan-tindakan yang menggunakan kekerasan atas simbol Mynmar di Indonesia. Selain tindakan tersebut merupakan tindakan kriminal, juga akan kontra produktif dalam upaya pemerintah untuk meminta pemerintah Myanmar mengakhiri apa yang dilakukan aparatnya.
"Justru tindakan masyarakat yang liar akan menjadi beban bagi pemerintah ketika berhadapan dengan pemerintah Myanmar. Masyarakat harus dewasa dan mempercayakan penyelesaian krisis di Myanmar kepada pemerintah," pungkasnya.
Quote:
Kapolri Soroti Isu Rohingya Dipakai untuk Gerakan Anti Pemerintah
Jakarta - Krisis yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar menjadi perhatian besar di Indonesia dan terefleksikan di media sosial. Namun ada yang menunggangi isu ini untuk melakukan gerakan anti pemerintah.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga mendapatkan informasi mengenai gerakan itu di media sosial. Dia mengetahui hal itu dari penelitian yang dilakukan Ismail Fahmi di Twitter mengenai isu Rohingya.
"Yang menarik lagi ada Twitter analisis yang menggunakan sofware namanya Opinion Analysis dari Pak Ismail Fahmi. Ada beredar dia melihat dengan software itu. Dari twitter-twitter yang berkembang tentang Rohingya dengan isu-isu tertentu, ternyata sebagian besar lebih banyak mengaitkan permasalahan rohingnya dengan pemerintah dan Presiden," kata Tito kepada wartawan di kantornya, Jl Trunojoyo, Selasa (5/9/2017).
Tito mengatakan gerakan tertentu di media sosial itu menyeret isu krisis kemanusiaan di Rohingya, ke ranah dalam negeri Indonesia. Ada upaya untuk membangun sentimen keagamaan.
"Artinya isu ini lebih banyak digunakan untuk konsumsi dalam negeri, dalam rangka membakar sentimen masyarakat Islam, umat Islam di Indonesia untuk antipati terhadap pemerintah," kata Tito.
Jenderal bintang empat ini menyebut gerakan itu melakukan gaya lama yang pernah dipakai di Pilgub DKI.
"Ini gaya lama. Karena dulu ada isu Pilgub untuk menyerang pemerintah, sekarang ada isu baru yang kira-kira bisa dipakai untuk digoreng-goreng. Ini penelitian ini," kata Tito.
"Artinya isu rohingnya dikaitkan dengan Presiden, Pak jokowi, jauh lebih besar daripada isu soal kemanusiaannya. Jadi orang-orang yang banyak menyampaikan tentang isu ini di Twitter lebih banyak untuk mengajak umat Islam lain untuk berantipati pada pemerintah dan presiden, dibanding sebetulnya berusaha untuk melakukan kegiatan kemanusiaan," sambunga Tito.
Bener Prof, Indonesia sebagai negara sudah sangat maksimal membantu etnis rohingya, mulai dari langkah diplomasi, pendirian sekolah di rakhine, RS yg akan dibangun, dan menampung pengungsi, mana ada negara lain membantu semaksimal itu, bahkan Turki yg jadi pujaan nasbungpun tak ada seujung kuku dengan apa yg dilakukan Indonesia
