Metrotvnews.com, Makassar: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan dana senilai Rp141 miliar kepada Badan Pengawas Pemilu setempat, untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2018. Dana itu untuk membiayai operasional Bawaslu pada pemilihan gubernur dan pemilihan bupati/wali kota di 12 kabupaten/kota se-Sulsel.


Kepastian soal anggaran tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani kedua pihak di ruang kerja gubernur di Kantor Pemprov Sulsel, jalan Urip Sumoharjo Makassar, Senin 4 September 2017. Nilai final lebih kecil dari usulan awal senilai Rp400 miliar.


Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi mengungkapkan, anggaran hibah Rp141 miliar berasal dari APBD Sulsel yang ditalangi bersama pemerintah daerah di 12 kabupaten kota. Besaran anggaran dari untuk daerah baru ditentukan ebih lanjut. Namun diperkirakan APBD Sulsel hanya menanggung sekitar Rp13 miliar.


“Hari ini sudah ada kepastian, sehingga kami bisa mulai menghitung. Kalau ada yang kurang, semua jalan bersama. Itu prinsipnya,” kata Laode di Makassar, Senin 4 September 2017.


Baca: Pemilih Potensial Pilgub Sulsel Ditaksir 6,8 Juta Jiwa


Lebih lanjut, Laode mengungkapkan, penghitungan dana talangan untuk kabupaten/kota akan bergantung pada struktur di tiap daerah. Salah satu pertimbangannya jumlah kecamatan, yang mempengaruhi besaran kebutuhan anggaran untuk tenaga pengawas.


“Hitungannya sudah jelas. Kita kan ada pengawas di tingkat kabupaten tiga orang, di kecamatan tiga orang. Lalu di kelurahan dan desa serta TPS masing-masing satu orang. Yang lain tinggal urusan administrasi,” kata Laode.


Selain membiayai tenaga pengawas, anggaran hibah Bawaslu juga rencananya digunakan untuk bersosialisasi. Namun Laode menambahkan, kepentingan terakhir ini sifatnya fleksibel. Tergantung kesiapan di masing-masing daerah.


Baca: Sulsel Putuskan Anggaran Pilkada Rp456 Miliar


Sebelumnya Pemprov Sulsel juga telah menyetujui dana hibah untuk KPU setempat senilai Rp456 miliar. Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo berharap anggaran yang ada dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menjamin pilkada yang berkualitas.


Mengenai nilai dana hibah yang lebih kecil dibanding usulan, Syahrul menganggap itu wajar. Sebab di saat yang sama pemerintah juga mesti membiayai urusan lain terkait kepentingan rakyat.


“Sudah dalam perencanaan, nilainya seperti itu. Anggaran tidak akan pernah cukup. Tapi seberapa pun nilainya, harus bisa kita pakai dengan baik,” kata Syahrul.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/daerah/n...h-rp141-miliar

---

Kumpulan Berita Terkait :

- PPP Usulkan Pengurangan Jumlah DPT di TPS

- PKS Targetkan Merajai Pilkada 2018

- Bawaslu Survei Indeks Kerawanan Pilkada 2018