Minggu, 03 September 2017 | 10:46 WIB



TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Majelis-Majelis Budha Indonesia mendesak pemerintah Myanmar untuk memberikan bantuan, perlindungan dan hak asasi dasar kepada masyarakat Rakhine terkait terjadinya krisis kemanusiaan di sana. Menurut mereka, konflik yang terjadi di Rakhine tak terkait dengan agama.

"Konflik yang terjadi tidak terkait kepada agama melainkan konflik kemanusiaan dan sosial," demikian bunyi rilis yang diterima Tempo, Ahad, 3 September 2017. Oleh karena itu, pimpinan Majelis-Majelis Budha Indonesia menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak memperluas konflik yang terjadi di Rakhine, Myanmar tersebut ke dalam ranah agama.

Akibat konflik tersebut, dikabarkan sekitar 400 orang meninggal dalam bentrokan yang terjadi antara militer Myanmar dan pemberontak bersenjata di Rakhine. Krisis ini menyebabkan warga Rakhine yang kebanyakan merupakan warga dari etnis muslim Rohingya menjadi korban. Puluhan ribu orang telah bergerak untuk mengungsi ke perbatasan Bangladesh.

Pimpinan Majelis-Majelis Budha Indonesia juga mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia supaya tidak terprovokasi untuk menyebarkan kebencian dan menyaring semua informasi yang beredar di media sosial. Selain itu, pimpinan Majelis-Majelis Budha di Indonesia meminta kepada pihak Cyber Crime Polri dan Badan Intelejen Negara untuk mendeteksi informasi-informasi yang berbentuk provokasi supaya tidak menyebar ke masyarakat.

"Mengimbau juga kepada seluruh umat beragama dan khususnya umat Budha untuk tidak terprovokasi. Tak lupa juga mengingatkan bahwa tidak ada agama yang bisa dikaitkan dengan aksi terorisme," bunyi imbauan tersebut.

Terakhir, melalui pernyataan sikapnya, pimpinan Majelis-majelis Budha Indonesia menyatakan keprihatinan dan kesedihan yang mendalam atas konflik kemanusiaan di Rakhine, Myanmar. "Menyampaikan empati mendalam atas penderitaan yang dialami etnis Rohingnya dan masyarakat Rakhine, Myanmar secara umum."

Pimpinan Majelis-majelis Budha Indonesia terdiri dari perwakilan pimpinan majelis Budha di Indonesia, antara lain Bhikku Dammakaro Mahathera dari Sangha Theravada Indonesia, Bhiksu Duta Smitri Sthavira dari Sangha Mahayana Indonesia, Bhikku Bhadrasradha dari Sangha Agung Indonesia, Arief Harsono dari Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia, Maha Pandita Utama Suhadi Senjaja dari Parisadha Buddha Dharma Niciren Syosyu Indonesia, Sugiartana dari Presidium Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia dan Aditya Kristanto dari Dewan Pengurus Pusat Generasi Muda Buddhis Indonesia.

Sumber Berita

=================================================
Komen TS

Ane dapet info A1, ada sweeping bentar lagi



Rohingya tuh penduduk asli Rakhine

Dulu wilayah tempat tinggal Rohingya ini masuk dalam kerajaan Arakan, dan penduduknya adalah sebagian orang Benggala yang tiinggal di sana sejak pasukan kerajaan Benggala membantu Raja Narameikhla merebut kembali Kerajaan Mrauk U.

Kerajaan Mrauk U dipimpin oleh Raja Narameikhla/ Min Saw Mon (1404-1434 M), yang kembali setelah 24 tahun pengasingan di Benggala. Ia mengambil alih kekuasaan tahta dengan bantuan militer Kesultanan Benggala pada tahun 1430. Bangsa Benggala yang datang bersamanya mendirikan pemukiman mereka sendiri di wilayah tersebut.[2] Raja Narameikhla menyerahkan beberapa wilayah kepada Sultan Benggala dan mengakui kekuasaannya di daerah tersebut. Dalam pengakuan status sebagai kerajaan bawahan, raja-raja Arakan menerima gelar Islam meskipun mereka adalah beragama Buddha, dan melegalkan penggunaan koin Islam dari Benggala dalam kerajaannya. Raja Narameikhla mencetak uang koin sendiri dengan karakter Burma di satu sisi dan karakter Persia di sisi lainnya. Arakan tetap tunduk pada Benggala hingga 1531.[2]

Meskipun setelah mendapat kemerdekaan dari Sultan Benggala, para raja Arakan melanjutkan kebiasaan mempertahankan gelar Muslim.[3] Para raja membandingkan diri mereka dengan para Sultan dan mempergayakan pakaian dirinya seperti para pemimpin Mughal, meskipun masih ada sisa-sisa gaya-gaya Buddha. Mereka juga terus mempekerjakan Muslim pada posisi-posisi yang berharga dan administrasi kerajaan.[4] Dari 1531-1629, para bajak laut Portugis beroperasi dari perlindungannya di sepanjang pantai kerajaan dan membawa budak-budak masuk dari Benggala ke kerajaan tersebut. Populasi Muslim Benggala kemudian meningkat pada abad ke-17, karena mereka dipekerjakan di beragam bidang kerja di Arakan. Beberapa di antara mereka bekerja sebagai juru tulis bahasa Arab, Benggala, dan Persia di pengadilan-pengadilan Arakan yang meskipun yang tersisa sebagian besar adalah umat Buddha, mengadopsi pakaian Islam dari Kesultanan Benggala.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Mrauk_U

1937 : Kolonial Inggris menduduki provinsi Arakan dengan kekerasan dan menggabungkannya ke Burma (yang saat itu merupakan koloni Inggris yang terpisah dari pemerintah Inggris di India). Untuk menundukkan kaum Muslim agar bisa dikuasai dan dijajah, Inggris mempersenjatai umat Budha.
1942 : lebih dari 100 ribu Muslim dibantai oleh orang-orang Budha dan ratusan ribu mengungsi ke luar negeri.
1948 M : Inggris memberi Birma kemerdekaan formalistik. Sebelumnya, pada 1947 M Inggris menggelar konferensi untuk mempersiapkan kemerdekaan dan mengajak seluruh kelompok dan ras di negeri tersebut kecuali Muslim Rohingya. Pada konferensi itu Inggris menetapkan menjanjikan kemerdekaan kepada tiap kelompok atau suku sepuluh tahun kemudian. Namun pemerintahan Birma tidak mengimplementasikan hal itu. Yang terjadi adalah penindasan terhadap kaum Muslimin yang terus berlanjut.
1962 : terjadi kudeta militer di Burma di bawah pimpinan militer Jenderal Ne Win. Rezim militer melanjutkan ‘tugas penting’ pembantaian terhadap umat Islam. Lebih dari 300 ribu Muslim diusir ke Bangladesh.
1978 : rezim militer mengusir lagi setengah juta Muslim ke luar Birma. Menurut UNHCR, lebih dari 40 ribu orang Muslim terdiri atas orang-orang tua, wanita dan anak-anak meninggal dunia saat pengusiran akibat kondisi mereka yang memprihatinkan.
1982 : operasi penghapusan kebangsaan kaum Muslim karena dinilainya sebagai warga negara bukan asli Burma.
1988 M : lebih dari 150 ribu kaum Muslimin terpaksa mengungsi ke luar negeri. Pemerintah Myanmar menghalangi anak-anak kaum Muslimin mendapatkan pendidikan. Untuk mengurangi populasi, kaum Muslim dilarang menikah sebelum berusia tiga puluh tahun.
1991 : lebih dari setengah juta kaum Muslim mengungsi akibat penindasan yang mereka alami.

Setelah Pakistan dan Myanmar berdiri, wilayah kerajaan Arakan ini separuh masuk wilayah Pakistan dan separuh masuk wilayah Myanmar. Nah, separuh wilayah kerajaan Arakan yg masuk wilayah Myanmar ini sekarang menjadi bagian dari Rakhine state.

Makanya sekarang banyak yg nuding etnis Rohingya ini bukan penduduk asli, dengan alasan wilayah Rakhine yg ditempati etnis Rohingya ini adalah salah satu negara bagian Myanmar.

Kalo di Indo ya kayak Timor gitu, separuh masuk Indonesia (NTT), separuh masuk Timor Leste.

Sekarang wilayah kerajaan Arakan yg masuk wilayah Pakistan ini menjadi bagian dari Bangladesh setelah Pakistan Timur (Bangladesh) merdeka

Sejarah ini bukan omong kosong, tapi kesaksian dari Dr. Francis Buchanan

https://en.wikipedia.org/wiki/Persec...ims_in_Myanmar