BEIJING – China menerapkan kebijakan baru yang melarang siapa pun di Negeri Tirai Bambu menghina lagu nasional. Bagi pihak yang melanggar maka ia harus siap mendekam di bui selama 15 hari.

Sebagaimana dikutip dari Reuters, Sabtu (2/9/2017) langkah ini memang sesuai dengan tujuan Presiden Xi Jinping semenjak ia menjabat sebagai pemimpin China. Xi ingin mendorong undang-undang baru yang bertujuan untuk mengamankan negara dari ancaman yang berasal dari luar dan di dalam China.

Undang-undang ini telah disetujui oleh pihak Parlemen China pada Jumat 1 September 2017. “Melindungi ‘martabat lagu kebangsaan’ akan membantu mendorong patriotisme dan memelihara nilai-nilai inti sosialisme,” tulis undang-undang baru tersebut yang disahkan oleh Kongres Rakyat Nasional.

Undang-undang itu mencantumkan kapan, di mana, dan bagaimana lagu “Yìyǒngjūn Jìnxíngqǔ” atau dalam bahasa Indonesia berarti “Gerakan Sukarelawan”, dapat disenandungkan.

Undang-undang yang baru berlaku itu melarang lagu nasional tersebut dijadikan musik latar atau iklan. Selain itu, lagu “Yìyǒngjūn Jìnxíngqǔ” juga tidak diperbolehkan diputar di pemakaman serta ‘momen yang dianggap tidak patut’.

Pihak yang dipandang mendistorsi atau mengejek lagu tersebut di ruang publik maka harus siap menerima hukuman administratif atau hukuman penjara. Semua orang yang menghadiri acara di umum harus berdiri tegak dan ikut bernyanyi dengan cara yang sungguh-sungguh jika lagu nasional Negeri Tirai Bambu itu dimainkan.

Tidak hanya berlaku di China daratan, peraturan baru ini juga berlaku di Hong Kong dan Macau. Reuters mewartakan, undang-undang ini sejalan dengan peraturan mengenai penodaan bendera nasional serta lambangnya di mana ini dianggap sebagai tindak pidana dengan pihak yang melanggar dapat dikenai hukuman penjara hingga 15 hari.

Namun tidak semua pihak menyambut baik peraturan baru tersebut, khususnya warga Hong Kong. Pasalnya, warga di wilayah otonomi itu menganggap Tiongkok melakukan tindakan “perambahan” kekuasaan di Hong Kong semenjak terjadinya insiden hilangnya penjual buku yang kemudian diketahui sudah dibui di China daratan.

“Hak dan kebebasan yang dilindungi undang-undang Hong Kong telah mendapat tantangan dalam beberapa tahun terakhir. Jadi sangat tepat jika orang-orang merasa prihatin (dengan peraturan baru itu-red),” ujar pejabat pro-demokrasi Hong Kong, Tanya Chan.

sumber