Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan komitmennya untuk menciptakan pendidikan yang merata agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat Indonesia. Mendikbud Muhadjir Effendy pun menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mencapai tujuan itu.
Salah satu kebijakan yang tengah digenjot pemerintah adalah peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Saat ini, program ini telah membantu sekitar 17,9 juta siswa untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun melalui keringanan biaya personal pendidikan.
"Rata-rata 75 persen sudah tersalurkan mulai jenjang SD sampai SMA atau SMK," kata Muhadjir di acara Forum Merdeka Barat 9 yang digelar di Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta Pusat, Rabu (30/8).
Muhadjir juga menyebut kebijakan revitalisasi pendidikan kejuruan dapat membantu pemerataan pendidikan. Selama jenjang pendidikan SMK identik dengan pengembangan kemampuan akademik, kini melalui revitalisasi SMK, Indonesia dapat menciptakan lebih banyak tenaga siap kerja.
"Untuk meningkatkan mutu lulusan, maka kita perlu terlebih dahulu meningkatkan mutu tenaga didik. Dulu guru bisa menguasai minimal 2 mata pelajaran minor dan mayor, sekarang hanya satu yang dikuasai guru," ujar Muhadjir.
Ia pun menentukan pembagian porsi belajar 40 persen teori dan 60 persen praktik untuk guru dan siswa SMK.



"Saya harapannya SMK bisa menghasilkan produknya sendiri, lalu bisa dijual untuk menjadi pendapatan sekolah itu sendiri. Seperti SMK di Malang yang menghasilkan produk pertanian sendiri," kata Muhadjir.
Untuk pemerataan ketersediaan guru berkualitas, pemerintah menurunkan kebijakan Guru Garis Depan.
"Ini merupakan program pengadaan guru yang lolos sertifikasi dan akan ditugaskan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal," beber Muhadjir.
Namun pada pelaksanaannya, Kemendikbud seringkali mengalami penolakan oleh guru lokal yang merasa tersaingi.
"Kami akan segera revisi karena mereka menolak guru-guru ini, mereka maunya putra daerah didahulukan," ujar Muhadjir.
Yang tidak kalah penting dari upaya pemerataan pendidikan di Indonesia adalah pembentukan kurikulum berbasis karakter.
"Pendidikan nasional berfungai mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa," urai Muhadjir.
Pada prinsipnya, pendidikan karakter menekankan pembentukan karakter yang dibutuhkan untuk bersaing di abad ke-21.
"Ada 4K, kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, itu yang kita coba asah," ujar Muhadjir,
Untuk menciptakan generasi 4K, guru dan sekolah dituntut kreatif dalam mencari dan mengembangkan minat dan bakat siswanya.
"Sekolah itu menjadi sentral, lingkungan sekitar dijadikan sumber-sumber belajar," kata Muhadjir.
Ia pun menyontohkan, jika sekolah itu dekat dengan tempat latihan sepak bola, maka sekolah itu dapat mengembangkan bakat bermain bola siswanya.
"Saya yakin kalau anak-anak itu belajar dari kecil, 11 pemain yang bisa mengalahkan Malaysia saya kira enggak sulit,"kata dia.
Muhadjir lantas menjabarkan anggaran fungsi pendidikan dalam RAPBN 2018 yang mencapai Rp 440,9 triliun.
"Alokasinya dibagi atas dana pusat Rp 146,6 triliun, transfer daerah Rp 279,3 triliun, dan pembiayaan Rp15 triliun," beber dia.
Dari total belanja pusat, sebesar 9,1 persen atau Rp 40,09 triliun merupakan anggaran Kemendikbud. Anggaran tersebut, kata Muhadjir, akan digunakan untuk peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan, yang berupa akreditasi sekolah, peningkatan sarana pendidikan, pengembangan karakter, peningkatan akses pendidikan, penguatan program vokasi, dan penguatan substansi pendidikan dan kebudayaan.
sumur

Ayo pak menteri, gantiin aja tuh si Nahrowi yang doyan bikin ribut aja
Generasi 4 K kata pak menteri ( Kritis, Kreatif, Kolaboratif, Komunikatif)
Hasilnya jadi SARACEN