REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Corporate Secretary PT MRT Jakarta Tubagus Hikmatullah mengatakan pembiayaan proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Fase II rute Bundaran HI-Kampung Bandan sudah disetujui oleh DPRD DKI Jakarta pada Jumat (28/8). Total nilai pendanaan yang disetujui oleh DPRD DKI Jakarta adalah Rp. 22,5 triliun.

Pembiayaan tersebut merupakan pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JAICA). "Tahapan berikutnya adalah ke pemerintah, Kemendagri, Bappenas, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk pendanaannya," ujar Tubagus Hikmatullah pada Republika.co.id, Senin (28/8).

Saat ini PT MRT Jakarta sedang masuk dalam tahapan akhir untuk kontrak Consultant Engineering Study Fase II. Hasil dari Consultant Engineering Study fase II, sambung Hikmatullah, adalah basic engineering design yang nanti akan menjadi bagian dari dokumen tender untuk mendapatkan kontraktor di MRT fase II.

"Rencananya untuk ground breaking fase II itu adalah kuarter keempat 2018. Rencana kami," katanya.

Hikmatullah menjelaskan konsep MRT fase II ini akan beroperasi di bawah tanah atau underground section. Sepanjang Bundaran HI hingga Kampung Bandan akan ada delapan titik stasiun dan satu depo kereta MRT. Yakni, Stasiun Sarinah, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, Kota, dan Kampung Bandan (stasiun dan depo).

Selain itu, pembiayaan pembangunan MRT fase II lebih mahal dibandingkan pembiayaan pembangunan MRT fase I. Yang pertama, sambung Hikmatullah, ada kemungkinan pihak MRT Jakarta fase II akan melakukan relokasi sungai yang membelah kawasan kota di Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk.

"Kedua, tanahnya lebih lunak sehingga konstruksinya harus lebih diperkuat. Ketiga untuk menjaga cagar budaya karena di daerah utara banyak gedung bersejarah. Keempat, eskalasi harga eskalasi harga kan ini multi years 4,5 tahun jadi perubahan-perubahan, misalnya harga buruh dan segala macamnya. Itu kan juga harus diiperhitungkan," ujarnya.

Sumber