Metrotvnews.com, Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menonaktifkan penyidik yang bermasalah. Hal ini menyusul disebutnya tujuh penyidik dan direktur penyidik KPK menemui anggota DPR oleh Miryam S. Haryani.

 

'Pimpinan KPK harusnya segera menonaktifkan direktur penyidikan KPK,' kata Peneliti ICW Donnal Fariz di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu 27 Agustus 2017.

 

Setelah menonaktifkan, KPK harus melakukan dua pemeriksaan, etik dan pidana. Karena, ia menilai, hal ini bisa membuat duri dalam daging di KPK.


Baca: KPK Masih Telusuri Dugaan Keterlibatan 7 Penyidik di Kasus KTP-el


Donnal mengatakan, jangan sampai kinerja KPK terganggu oleh isu-isu tersebut. KPK juga harus menindak pelanggar etik diproses secara objektif dan fair oleh lembaga pimpinan Agus Rahardjo itu.

 

Donnal mengapresiasi keseriusan KPK mengusut persoalan tersebut. Hal ini tercermin dari KPK yang berani memutar rekaman pemeriksaan Miryam di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

 

'KPK sudah cukup terbuka untuk memproses yang bersangkutan. Kalau KPK mau menyembunyikan penyidikan yang 'bermasalah' pasti mereka tidak akan membuka di persidangan,' ujarnya.

 

Donnal menambahkan, selain memeriksa tujuh penyidik dan direktur penyidikan, KPK juga dinilai perlu memeriksa Miryam dan alat bukti seperti CCTV. 'Karena KPK harus lebih tegas dan tidak bisa hanya mengandalkan keterangan yang bersangkutan, tapi justru harus mengejar informasi dan bukti-bukti, apakah pertemuan itu terjadi atau tidak,' pungkasnya.


Baca: Pansus Angket Pertanyakan Kepegawaian Penyidik KPK 


Adanya informasi soal pertemuan pejabat setingkat direktur penyidikan KPK mencuat setelah rekaman video pemeriksaan Miryam diputar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dalam rekaman tersebut, politikus Partai Hanura itu sempat mempertanyakan independensi KPK kepada penyidik senior KPK, Novel Baswedan yang tengah memeriksanya.

 

Miryam mengaku diberitahu oleh seorang anggota Komisi III jika ada tujuh orang dari unsur penyidik dan pegawai KPK yang menemui anggota Komisi III. Salah satunya diduga pimpinan setingkat direktur di KPK.

 

Novel kemudian menandakan siapa pejabat KPK yang dimaksud oleh Miryam. Miryam mengaku tak mengenal sosok tersebut, ia kemudian menunjukan secarik kertas kepada Novel.

 

Setelah membaca isi catatan tersebut, Novel baru mengetahui jika pejabat yang dimaksud yakni seorang direktur di bidang penyidikan KPK. Kepada Novel, Miryam mengaku diminta menyerahkan uang Rp2 miliar agar dapat diamankan.



Sumber : http://news.metrotvnews.com/hukum/gN...ang-bermasalah

---

Kumpulan Berita Terkait :

- KPK Periksa Tujuh Saksi untuk Tersangka Novanto

- Eks Anggota DPR Bantah Tekan Miryam

- Dua Saksi Korupsi KTP-el Diperiksa untuk Novanto