JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan sistem ganjil genap dan juga larangan melintas bagi sepeda motor di beberepa titik dengan tujuan mengurai kemacetan. Namun, kata warga, kebijakan tersebut bukan solusi yang dapat mengurai kemacetan.

Nurul Hikmah, salah seorang warga, mengatakan untuk mengatasi kemacetan, pemerintah seharusnya membatasi penjualan kendaraan bermotor di Ibu Kota. Kata dia, pembatasan kendaraan roda dua di Ibu Kota dianggap tidak akan mengatasi kemacetan.

“Kalau jumlah orang yang beli motor setiap hari bertambah sama saja mau dilarang melintas di sini (Rasuna Said) juga akan menumpuk disana. Harusnya pemerintah membatasi penjualan sepeda motor di Ibu Kota,” ungkap wanita yang bekerja di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan itu, Rabu (23/8/2017).

Di lain sisi, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyatakan, saat ini dirinya telah meminta pihak terkait untuk melakukan pengkajian secara mendalam. Selain itu, Djarot meminta agar kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah terkait larangan melintas kendaraan roda dua maupun sistem ganjil genap di Ibu Kota dilakukan secara bertahap.

“Saya bilang kaji betul. Tolong sosialisasikan dan lakukan secara bertahap, misalnya kendaraan masih bisa masuk di Kuningan. Mungkin tahap pertama bisa diatur aturan ganjil genap misalnya, kemudian Sudirman dan Thamrin, itu diatur, diikuti penambahan layanan bus Tranjakarta dan KRL,” ungkap Djarot.

Jika kebijakan tersebut sudah berjalan, lanjut Djarot, nantinya pihaknya akan mengeluarkan Peraturan Gubernur.

“Ini kan belum masih nunggu masukan–masukan dan kajian-kajian baru setelah itu bisa kita lakukan,” ujarnya.

Selain hal tersebut, Djarot juga membenarkan banyaknya jumlah penambahan kendaraan roda dua di Ibu Kota setiap bulannya. Bahkan, per bulan pengguna kendaraan bermotor di Ibu Kota bisa bertambah hingga 45.000 per tahunnya.

“Pertambahan kendaraan roda dua tiap hari di Jakarta itu 1.200 sedangkan mobil ada sekitar 300, berarti tiap hari ada peningkatan kendaraan 1.500. Anda bayangkan 1.500 kali 30 sebulan berapa itu ? Ada 45 ribu, per tahun? Waduh ini persoalannya,” tutup Djarot.

(Ari)
https://news.okezone.com/read/2017/0...ign=breaking17