BADAN Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan menghibahkan anggarannya Rp1 triliun untuk mempercepat realisasi program BBM satu harga.



Langkah lain dengan membuat aturan tentang untuk sub penyalur atau pedagang eceran yang dibekali izin berikut standarisasi keamanan dan diberikan margin lebih besar.



"Kami mendapatkan anggaran Rp1,2 triliun setiap tahunnya dan hanya dihabiskan Rp200 miliar maka sisanya itu yaitu Rp1 triliun diusulkan untuk mendukung program BBM satu harga. Kita harapkan usulan itu bisa direalisasikan pada 2018 atau 2019," ujar Kepala BPH Migas, Fanshurullah Asa, usai melakukan high level meeting bersama PT Pertamina.



Pertemuan membahas monitoring dan evaluasi pelaksanaan penugasan penyediaan dan penyaluran serta prognosa JBT dan JBKP di seluruh wilayah oleh Pertamina dan perkembangan pelaksanaan BBM satu harga di kantor BPH Migas, di Jakarta, Jumat (18/8).



Pada kesempatan tersebut selain dihadiri jajaran BPH Migas, juga Direktur Utama PT Pertamina, Massa Manik dan jajarannya.



Fanshurullah mengatakan, alokasi anggaran sisa BPH Migas tersebut diharapkan mampu mempercepat realisasi BBM satu harga yang baru tercapai di 22 titik di 150 titik pulai terluar, terdepan, dan tertinggal. Pasalnya baru melaksanakan di 22 titik, Pertamina sudah kehilangan Rp300 miliar untuk proses pendistribusiannya.



"Maka kalau nanti disetujui semua pihak termasuk Menteri Keuangan dan DPR, maka uang Rp1 triliun tersebut selain mampu mengurangi beban Pertamina juga mempercepat realisasi BBM satu harga. Pasalnya selain itu program Presiden Joko Widodo sekaligus juga tugas BPH Migas," ungkapnya.



Ia mengatakan, Rp1 triliun bisa digunakan untuk membangun depo sehingga proses distribusi akan lebih cepat dan efisien. Selain itu, BPH Migas tengah mematangkan aturan turun peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 36 tahun 2016 yang mewacanakan pemberian izin terhadap sub penyalur atau pengecer menengah kecil.



"Jadi kami sedang menggodok aturan tentang sub penyalur yang diberikan izin, jaraknya diatur ternsandarisasi teranya, safety-nya dan marginnya akan diatur BPH Migas dengan margin lebih tinggi tapi harus menjual dengan satu harga atau tidak boleh mengambil untung lagi. Karena selama ini sub penyalur itu hanya mendapat Rp175 sampai Rp200," papar Fanshurullah.



Menurutnya, ketika ditetapkan tentang sub penyalur oleh BPH Migas diharapkan tidak lagi ada pengecer ilegal yang tidak terstandarisasi. ?"Itu jalan kami memastikan distribusi dan ketersediaan BBM seluruh Indonesia dan diharapkan tidak lagi ada pengecer yang tidak terstandarisasi dan yang menjual BBM di atas harga BBM satu harga itu," jelasnya.



Selain itu, lanjut dia, membahas tentang revisi Peraturan Presiden 191 tahun 2014 terkait persyaratan kilang untuk penugasan JBKP.



Kemudian di bidang gas bumi, membahas penetapan tarif pengangkutan dan progres EPC gas bumi melalui pipa milik PT Pertamina Gas meliputi ruas Arun Belawan, Porong Grati, Muara Karang Muara Tawar, KM53 Bontang, BEL KIM KEK, Gresik Semarang, Duri Dumai, Grissik Pusri.



Selain itu juga membahas penetapan tarif tetap ruas Arun-Belawan sesuai kesepakatan Pertamina dengan PLN tarif 1 USD 1.76/mscf untuk 1 Mei sampai 31 Desember 2017, tarif II USD 1.54/mscf untuk 1 Januari 2019 sampai selanjutnya.



"Dari usulan tersebut, BPH Migas mengevaluasi dan menetapkan tarif pengangkutan gas bumi Arun-Belawan sesuai UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas Pasal 46 ayat 3 yaitu BPH Migas yang menetapkan tarif pengangkutan," kata Fanshurullah.



Ia mengatakan BPH Migas melakukan revisi peraturan BPH Migas Nomor 8 Tahun 2013 tentang penetapan tarif dimana BPH Migas akan terlibat dalam setiap tahapan sampai penetapan. "Kemudian tentang magang PNS BPH Migas pada BUMN sektor minyak dan gas bumi yang diharapkan dapat dilaksanakan di Pertamina," ujarnya.



Sementara itu, Dirut PT Pertamina, Massa Manik mengatakan, tujuan Pertamina sama dengan BPH Migas tentang pelayanan BBM termasuk program satu harga. 150 titik yang menjadi target, diharapkan 15 titik bisa segera teralisasi di 2017.



"Kita baru 50 titik saja sudah engos-engosan, tapi nanti kita akan membahas lagi untuk meningkatkan efisiensi lagi," pungkas Fanshurullah.(OL-3)?

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...rga/2017-08-18

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Gerindra Apresiasi Pertemuan Para Elite Bangsa

- Remaja Butuh Ruang Diskusi Hadapi Intoleransi

- Pengusaha Metromini Trayek Ciledug-Blok M Diajak Jadi Feeder