- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Program Prioritas Jokowi di 2018 Bernilai Rp 269 Triliun
TS
aghilfath
Program Prioritas Jokowi di 2018 Bernilai Rp 269 Triliun
Spoiler for Program Prioritas Jokowi di 2018 Bernilai Rp 269 Triliun:
Quote:
Jakarta - Pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) memiliki program prioritas nasional bernilai Rp 269 triliun di 2018 nanti. Program ini meliputi 10 sektor.
"Besarannya program prioritas nasional untuk 2018 adalah Rp 269 triliun," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas), Bambang Brodjonegoro, di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu malam (16/8/2017).
Khusus di sektor pendidikan, setidaknya dianggarkan Rp 22 triliun yang sebagian besar jatuh kepada sistem pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas guru yang sekitar Rp 16,0 triliun.
"Jadi ini menunjukkan prioritas atau komitmen pemerintah membenahi vokasi, salah satu quick win dari ekonomi yang berkeadilan," ungkap dia.
Untuk sektor kesehatan sekitar Rp 10 triliun, sekitar Rp 4,3 triliun untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak. Lalu sektor perumahan dan pemukiman Rp 25,3 triliun. Khusus masyarakat berpenghasilan rendah Rp 13,5 triliun, dan air bersih dan sanitasi hampir Rp 12 triliun.
Ada juga pengembangan prioritas nasional sektor dunia usaha dan pariwisata. Menurut Bambang, di sektor ini tidak melulu infrastruktur dibangun oleh kementerian/lembaga (K/L) yang membawahi.
"Jadi misalnya ada 3 kawasan wisata yang akan didukung secara besar, infrastruktur pendukung mungkin tidak di Kementerian Pariwisata melainkan di PU (Pekerjaan Umum) dan Perhubungan di 2018 seperti Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika. Kemudian ada 5 KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) dan 3 kawasan industri yang juga infrastruktur penunjangnya itu akan diberikan perhatian dan dilakukan aktivitas oleh kementerian terkait," jelasnya.
Selanjutnya, terkait dengan investasi yang menciptakan lapangan kerja. Seperti vokasi terkait pelatihan terutama di bawah Kementerian Ketenagakerjaan Rp 3,9 triliun. Untuk sektor energi, pemerintah fokus bagaimana mendorong energi baru terbarukan.
Sedangkan untuk ketahanan pangan dibutuhkan sekitar Rp 35,7 triliun.
"Ini hal penting untuk menjamin ketersediaan untuk masyarakat, tingkatkan produksi pangannya Rp 11,3 triliun, maupun infrastrukturnya dalam hal ini irigasi Rp 24,4 triliun, jadi enggak semata-mata Kementan tapi juga PUPR," ungkap dia.
Program prioritas nasional yang besar juga terjadi di penanggulangan kemiskinan Rp 73 triliun, yang nantinya bisa berbagai banyak macam bantuan sosial pemerintah.
"Infrastruktur konektivitas, khusus untuk infrastruktur konektivitas, laut, darat, udara termasuk telekomunikasi dan informatika," kata dia.
Selanjutnya, kata Bambang, terkait dengan pembangunan wilayah besarannya Rp 27,9 triliun, di mana khusus pedesaan Rp 5 triliun, kemudian reformasi agraria Rp 3,7 triliun, serta penanggulangan bencana Rp 8,3 triliun.
"Polhukam adalah yang besar penguatan pertahanan Rp 3,5 triliun untuk alutsista dan kemudian kepastian hukum dan stabilitas keamanan itu juga Asian Games," jelas dia.
"Jadi program prioritas nasional artinya, program yang harus dikerjakan oleh K/L, kalau ada perubahan tengah jalan atau hambatan maka K/L melakukan perubahan harus meminta izin dari Bappenas dan Kemenkeu," tukas dia.
"Besarannya program prioritas nasional untuk 2018 adalah Rp 269 triliun," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas), Bambang Brodjonegoro, di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu malam (16/8/2017).
Khusus di sektor pendidikan, setidaknya dianggarkan Rp 22 triliun yang sebagian besar jatuh kepada sistem pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas guru yang sekitar Rp 16,0 triliun.
"Jadi ini menunjukkan prioritas atau komitmen pemerintah membenahi vokasi, salah satu quick win dari ekonomi yang berkeadilan," ungkap dia.
Untuk sektor kesehatan sekitar Rp 10 triliun, sekitar Rp 4,3 triliun untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak. Lalu sektor perumahan dan pemukiman Rp 25,3 triliun. Khusus masyarakat berpenghasilan rendah Rp 13,5 triliun, dan air bersih dan sanitasi hampir Rp 12 triliun.
Ada juga pengembangan prioritas nasional sektor dunia usaha dan pariwisata. Menurut Bambang, di sektor ini tidak melulu infrastruktur dibangun oleh kementerian/lembaga (K/L) yang membawahi.
"Jadi misalnya ada 3 kawasan wisata yang akan didukung secara besar, infrastruktur pendukung mungkin tidak di Kementerian Pariwisata melainkan di PU (Pekerjaan Umum) dan Perhubungan di 2018 seperti Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika. Kemudian ada 5 KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) dan 3 kawasan industri yang juga infrastruktur penunjangnya itu akan diberikan perhatian dan dilakukan aktivitas oleh kementerian terkait," jelasnya.
Selanjutnya, terkait dengan investasi yang menciptakan lapangan kerja. Seperti vokasi terkait pelatihan terutama di bawah Kementerian Ketenagakerjaan Rp 3,9 triliun. Untuk sektor energi, pemerintah fokus bagaimana mendorong energi baru terbarukan.
Sedangkan untuk ketahanan pangan dibutuhkan sekitar Rp 35,7 triliun.
"Ini hal penting untuk menjamin ketersediaan untuk masyarakat, tingkatkan produksi pangannya Rp 11,3 triliun, maupun infrastrukturnya dalam hal ini irigasi Rp 24,4 triliun, jadi enggak semata-mata Kementan tapi juga PUPR," ungkap dia.
Program prioritas nasional yang besar juga terjadi di penanggulangan kemiskinan Rp 73 triliun, yang nantinya bisa berbagai banyak macam bantuan sosial pemerintah.
"Infrastruktur konektivitas, khusus untuk infrastruktur konektivitas, laut, darat, udara termasuk telekomunikasi dan informatika," kata dia.
Selanjutnya, kata Bambang, terkait dengan pembangunan wilayah besarannya Rp 27,9 triliun, di mana khusus pedesaan Rp 5 triliun, kemudian reformasi agraria Rp 3,7 triliun, serta penanggulangan bencana Rp 8,3 triliun.
"Polhukam adalah yang besar penguatan pertahanan Rp 3,5 triliun untuk alutsista dan kemudian kepastian hukum dan stabilitas keamanan itu juga Asian Games," jelas dia.
"Jadi program prioritas nasional artinya, program yang harus dikerjakan oleh K/L, kalau ada perubahan tengah jalan atau hambatan maka K/L melakukan perubahan harus meminta izin dari Bappenas dan Kemenkeu," tukas dia.
detik
Semoga mempercepat akselerasi pembangunan yg sudah dimulai dan lebih cepat menyelesaikan persoalan dasar negeri ini
0
919
Kutip
9
Balasan
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan