Ombudsman Minta Pecat Kapolsek dan Pejabat Masukkan Sekolah Anaknya Pakai Surat Miskin

Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara sudah melakukan penelusuran kasus dugaan adanya surat keterangan keluarga miskin kepada keluarga pengusaha event organizer (EO) Yandrinal Amiruddin dan keluarga Kapolsek Galang, AKP Marhalam Napitupulu.
Berdasar penelusuran tersebut, Ombudsman menemukan, yang menjadi biang masalah tersebut adalah tidak becusnya Kepala Dusun XIII Desa Limau Manis, Herman; Kepala Desa Limau Manis, Muhammad Amru; Kepala Lingkungan XIII Kelurahan Cinta Damai, Sariono; dan Lurah Cinta Damai, Ranto Nainggolan.

Karena itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Utara Abyadi Siregar akan meminta Bupati Deliserdang mencopot orang-orang tersebut.
"Mereka-mereka ini harus dicopot. Karena mereka inilah sumber masalah.

Mereka yang seharusnya menjadi pintu depan mengatur administrasi penduduk. Ini malah mereka yang mengacaukannya. Mereka bekerja tidak profesional. Kalau mereka ini sudah curang sampai ke mana pun jadi curang," ujarnya, Rabu (9/8).

Ia juga mengkritisi Dinas Sosial, yang mengeluarkan surat miskin kepada keluarga Yandrial dan keluarga Marhalam.
"Dinas Sosial Kota Medan dan Dinas Sosial Deliserdang juga salah dalam hal ini. Namun, tidak begitu besar salahnya. Pun demikian semua yang terlibat dalam kasus ini harus diberi sanksi. Nah, untuk dinsos ini, Wali Kota Medan dan Bupati Deliserdang sekiranya melakukan evaluasi dan mencari upaya lain supaya tidak terjadi lagi hal begini," tambahnya.

Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution, yang ditanya mengenai kasus ini, mengatakan, akan mengusut siapapun yang terlibat mengeluarkan surat miskin bagi keluarga kaya tersebut.
"Saya minta diusut yang terlibat," ujarnya, kemarin.
Sebelumnya, dalam penelusuran Ombudsman, Sekretaris Desa Limau Manis, Azril Abdulah, membenarkan mereka yang mengeluarkan surat keterangan keluarga miskin bagi keluarga Marhalam. Surat tersebut diurus Herman.

"Iya kami yang mengeluarkan suratnya. Kemarin itu langsung diurus kepala lingkungan. Saat itu, Si Dedi Kaur Umum kami sudah mempertanyakan soal profesi bapak ini. Kan polisi tidak bisa dapat surat miskin," ujarnya.
Dedi, yang ada di lokasi bercerita bahwa saat itu, Herman mendatanginya dan meminta dibuatkan surat miskin. Ia mengatakan, polisi tidak boleh dapat surat miskin. Herman kemudian langsung menjumpai kepala desa dan mendapat tanda tangannya.

Surat tersebut, kata Azril, sempat dipermasalahkan pegawai kecamatan, karena anggota polisi tidak layak dijadikan golongan keluarga miskin. Namun, surat tersebut akhirnya disetujui kecamatan.

Herman, yang ditanya kenapa mengurus surat keterangan miskin untuk keluarga Kapolsek Galang, mengatakan, tidak tahu menahu awalnya. Namun saat dipertemukan dengan Dedi, ia mengaku melakukan pengurusan.

"Iya saya salah. Saya yang datang mengurus," ujarnya seraya memegang kepalanya.
Herman mengaku, bersedia mengurus surat miskin tersebut, lantaran didatangi istri Kapolsek Galang. Istri kapolseknya minta tolong dibuatkan surat miskin, supaya mengurangi beban biaya sekolah anaknya.

"Istrinya yang datang. Minta tolong dia dibuatkan surat miskin kek gitu. Katanya anaknya itu pintar, jadi kalau nggak dibuatkan surat kurang mampu, anaknya tidak bisa sekolah. Jadi, surat itu untuk mengurangi biaya sekolah anak itu," ujarnya.
Herman menambahkan, sebenarnya negara yang salah atas semua ini, karena negara meminta surat seperti itu untuk mengurangi biaya SPP anak-anak yang pintar untuk masuk sekolah negeri.

"Negara ini yang salah. Kenapa masuk sekolah negeri, harus ada embel-embel begitu," ujarnya.

Namun, saat disampaikan bahwa surat tersebut hanya untuk orang miskin, dan kapolsek tersebut tidak miskin, ia pun mengaku salah dan tidak akan melakukannya lagi.

Ia mengatakan hal tersebut adalah upaya coba-coba.
"Namanya coba-coba, mana tahu bisa," ujarnya.

Terpisah, Kasi Pembangunan di Kantor Kelurahan Cinta Damai Hebdinar Pasaribu, yang berada saat didatangi Ombudsman mengatakan, surat tersebut mereka yang mengeluarkan.

Mereka mengeluarkan surat tersebut, lantaran adanya permintaan tolong dari warga, yang terpaksa membuat mereka harus membuatkan surat keterangan keluarga miskin.

"Warga ini kan kalau minta tolong harus ditolong. Kami seperti dipaksa," ujarnya.
Menurut Hebdinar, surat tersebut tidak merugikan siapapun, sehingga buat apa dipermasalahkan. Ia juga mempertanyakan bagaimana bisa Ombudsman bisa mendapatkan surat tersebut.

Bahkan, ia meminta surat tersebut difotokopi. Padahal, surat tersebut diterbitkan Kelurahan Cinta Damai. Saat Ombudsman meminta nomor telepon lurah atau dipertemukan dengan lurah pegawai tersebut tidak bersedia.

Sedangkan Kepala Lingkungan VIII, Sariono, tempattinggal Yandrinal Amiruddin, saat bertemu dengan Ombudsman dan Tribun Medan bercerita, memang dialah yang menguruskan surat keterangan miskin tersebut.

"Saya yang menguruskannya. Karena, orangtuanya mengatakan, hanya dengan surat tersebut anaknya bisa masuk SMA N 1 Medan. Karena saya sudah anggap anak tersebut adalah cucu sendiri, yah saya bantulah. Saya tidak menerima apa-apa dari mereka. Saya murni mau bantu cucu saya itu," ujarnya.(ryd)

Sumber : http://www.metro-online.co/2017/08/m...nggil.html?m=1

Namanya coba2, mana tau bisa.. Ini sih yg ketauan, yg gak ketauan ada brp yak?



Semoga pihak2 yg terlibat mendapatkan hukuman