RMOL. Pernyatan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar yang mengancam tidak akan mendukung Presiden Joko Widodo pada pilpres 2019 jika tidak mencabut Permendikbud 23/2017 berlebihan dan tidak etis.

BERITA TERKAIT

Maman Salah Kutip, PKB Tetap Dukung Jokowi

Relawan Jokowi: Ancaman Partai Cak Imin Ke Jokowi Kekanak-kanakan

Cak Imin Serahkan Bantuan Bedah Rumah Dan PISEW Di Kendal

Begitu dikatakan Pengamat Politik, Karyono Wibowo dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu malam (9/8).

Menurut dia, meski ada alasan terkait dengan Permendikbud 23/2017 yang mengatur tentang waktu belajar sekolah 5 hari/8 jam di sekolah yang diprotes oleh PKB, namun tidak sepantasnya Cak Imin mengumbar ancaman seperti itu.

"Masalah tersebut semestinya bisa dibicarakan dengan cara yang baik tanpa harus mengumbar pernyataan terbuka yang bernada ancaman yang diarahkan kepada Presiden Jokowi," jelasnya.

PKB, kata Karyono lagi, memang punya hak untuk mencalonkan dan tidak mencalonkan Jokowi, namun pernyataan yang bernada ancaman tersebut justru bisa menimbulkan persepsi negatif terhadap PKB sendiri. 

"Publik bisa menilai PKB sebagai partai tukang gertak," tandas peneliti senior Indonesia Public Institute (IPI) ini.

[sam]

Sumur : http://politik.rmol.co/read/2017/08/...ng-Gertak-&lc=

Payah !!! hanya gara-gara Permendikbud No 23/2017 yang dikeluarkan oleh Menteri pendidikan Muhadjir effendy yang mengatur tentang waktu belajar sekolah 5 hari/8 jam malah berujung pro dan kontra.

Alhasil terjadi aksi dan reaksi diantara Dua Ormas keagamaan terbesar di Indonesia yaitu PBNU dan Muhammadiyah sbb :

* Kalau bagi Muhammadiyah yang mendukung kadernya Muhadjir Effendy dengan kebijakannya, dan dalam hal ini diwakili oleh Koordinator Eksponen AMM ( Angkatan Muda Muhammadiyah ) Muhammad Izzul Muslimin menilai bahwa Permendikbud No 23/2017 tentang hari sekolah sebagai upaya melindungi hak para guru dan menganggap aturan hitungan jam mengajar bagi guru akan diubah menjadi hitungan hari kerja dalam kebijakan baru tersebut, dimana yang selama ini model kayak dosen gitu yang harus 24 jam kaya SKS, dengan (kebijakan) ini diubah modelnya 5 hari kerja ada, 8 jam itu," ujar dia di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Rabu (9/8). Menurut dia, selama ini banyak persoalan yang dikeluhkan guru dengan aturan jam mengajar yang dipakai. Sehingga aturan dalam kebijakan baru ini dianggapnya sebagai solusi untuk menjawab keluhan tenaga pengajar. Ketika dia tidak memenuhi jumlah jam mungkin menjadi persoalan ketika sertifikasi, jadi (kebijakan) ini untuk menjawab persoalan yang banyak dihadapi guru.

* Kalau bagi PBNU yang dalam sikap menolak Permendikbud No 23/2017 dan mendukung pernyataan sang ketua umum PKB Muhaimin Iskandar yang meminta kepada JKW agar mencabut Permendikbud tersebut, yang diwakili oleh Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini berasalan dan menegaskan bahwa Permendikbud No 23 Tahun 2017 sama sekali tidak menyinggung secara serius implementasi penguatan pendidikan karakter sebagaimana yang dikampanyekan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Konsentrasi kebijakan tersebut malah cenderung terfokus mengatur kebijakan soal jam sekolah. Penguatan karakter tidak bisa secara serta merta disamakan dengan penambahan jam belajar. Dan tak hanya itu, Helmy juga menegaskan jika kebijakan sekolah lima hari dan delapan jam belajar yang dibuat Menteri Muhadjir Effendi itu akan menggerus eksitensi Madrasah Diniyah (Madin). Padahal, menurut Helmy, selain Pondok Pesantren, Madin merupakan tulang punggung yang membentengi persemaian paham dan gerakan radikalisme. Ironis jika lembaga yang menjadi harapan untuk membangun karakter tunas-tunas bangsa justru malah diusik dan diancam eksistensinya, tegas Helmy.

Dan atas dasar itu maka Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menginstruksikan kepada seluruh pengurus lembaga dan badan otonom Nadhlatul Ulama (NU) untuk menolak serta melakukan unjuk rasa terkait kebijakan lima hari sekolah atau full day school (FDS). Dan berikut isi intruksi PBNU:

1. Melakukan aksi dan menyatakan sikap menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah dan kebijakan-kebiajakan lain yang merugikan pendidikan di Madrasah Diniyah.

2. Mendesak pemerintah di masing-masing tingkatan (Gubernur/Bupati/Walikota) untuk menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, pendidikan Madrasah Diniyah.

3. Melakukan upaya-upaya lain di masing-masing wilayah untuk menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah dan kebijakan yang merugikan pendidikan Madrasah Diniyah, demi menjaga harga diri dan martabat Nahdlatul Ulama.

Intruksi tersebut disampaikan melalui surat resmi bernomor 1460/C.I.34/08/2017 yang ditandangani oleh Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin, Katib Aam PBNU KH Yahya C Staquf, Ketum PBNU Said Aqil Siradj, dan Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini.


btw Cak Imin adalah keturunan pendiri NU, dan berkat figur Cak Imin, jika merujuk hasil survei SMRC bulan Mei kemarin saat ini elektabilitas PKB berada di atas 3 partai yang berbasis agama seperti PPP, PAN, dan PKS, bahkan Perindo, Nasdem dan Hanura, PBB, Idaman, PSI, berada dibawah PKB.

Flash Back ke pilpres 2014 silam, JKW saat itu bukan siapa2 dimata umat muslim baik NU maupun Muhammadiyah sebab pendatang baru di kancah dunia politik tanah air.

PKB satu-satunya partai islam yang mendukung JKW. Berkat PKB dengan basis kaum Nahdiyin terbesar di Republik ini maka JKW bisa menang selain faktor ketokohan JK.

Jadi JKW jangan meremehkan gertakan Cak Imin soal permintaan Cak Imin dan PBNU yang menginginkan agar Permendikbud No 23/2017 agar segera dicabut. Jika diabaikan maka bisa jadi PKB benar-benar tidak mendukung JKW di pemilu 2019 kelak. Dan jika ada survei soal elektabilitas JKW bisa dipastikan elektabilitas JKW turun meskipun masih di peringkat teratas. Saat inipun sudah banyak warga Nahdiyin di level bawah/akar rumput yang sudah kehilangan kepercayaan kepada JKW. Dan warga Nahdiyin itu sangat menaati apa kata Kyai2 nya.