JPP, PEKALONGAN – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi berkesempatan secara langsung melihat kapal yang diproduksi dengan menggunakan paralon pada bagian bawahnya atau juga dikenal dengan Kapal Paralon, yang berada di Galangan Kapal PT Barokah Marine di Pekalongan, Jawa Tengah.

"Bahwasanya Kapal Paralon ini bisa dijadikan suatu karya anak bangsa. Ini membutuhkan klarifikasi dari Menristek. Jika ini original, maka akan diterbitkan untuk dibuatkan hak paten,” ujarnya saat mengunjungi Pelabuhan Perikanan Pekalongan, Jawa Tengah, Sabtu (5/8/2017).

Menurutnya, Kapal Paralon ini bisa saja diperbanyak produksinya. Hal tersebut didasari kondisi saat ini di mana kayu makin susah didapatkan, sementara paralon bisa diproduksi. “Untuk kestabilan akan diuji dan yang paling penting dan utama harus mencakup aspek keselamatan,” kata Menhub Budi.

Sementara itu, Komisaris Utama PT Barokah Marine Agus Triharsito menuturkan bahwa Kapal Paralon buatannya merupakan inovasi di bidang produksi perkapalan dan inovasi tersebut yang pertama kali di Indonesia.

“Pembuatan kapal paralon tersebut dikerjakan oleh tenaga ahli asal Pekalongan dan lebih murah dan hemat dibandingkan kapal kayu dengan spesifikasi kurang lebih sama,” ungkapnya.

Selain melihat inovasi Kapal Paralon, dalam kunjungan kerjanya ke ke Pelabuhan Perikanan Pekalongan ini, Menhub Budi juga menekankan kepada petugas pelabuhan untuk melakukan koordinasi dalam menyamakan persepsi tentang pelaksanaan pengukuran kapal ikan.

"Saya berpesan kepada seluruh petugas pelayanan terpadu di Pelabuhan Perikanan Pekalongan agar bekerja optimal, dengan harapan pekerjaan kita akan membuat dunia penangkapan ikan ini makin mewujudkan good governance," imbaunya.

Menhub Budi pun berkesempatan untuk berdialog dan menanyakan langsung kepada para petugas pelayanan terpadu terkait pelaksanaan pengukuran kapal ikan. Pengukuran itu ditanyakan karena ada kekurangan angka pengukuran yang cukup signifikan di Indonesia.

"Terkait pengukuran kapal yang sudah dilakukan, saya akan cek di satu titik (pelabuhan) berapa pengukuran yang sudah dilakukan. Di sini dicatat tadi 90%, tapi saya berharap bisa 100%," ujarnya.

"Tapi mereka ada hambatan karena sebagian kapal-kapal tersebut belum pulang dan pada dasarnya tidak ada pengukuran ulang," imbuh Menhub Budi.

Lebih lanjut Menhub Budi menjelaskan bahwa fungsi pengukuran perlu dilakukan karena berkaitan dengan PNBP, terutama untuk sektor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). “Sementara untuk Kemenhub relatif lebih kecil, kita lebih menekankan pada pelayanan,” tuturnya. (hub)

Sumber : https://jpp.go.id/peristiwa/lintas-d...sal-pekalongan

---

Kumpulan Berita Terkait PERISTIWA :

- Kemenhub-KKP Kerja Sama Percepatan Pelayanan Pengukuran Kapal Ikan

- Potensi Besar Siswa Berkebutuhan Khusus di Festival Kewirausahaan SLB

- Larangan Cantrang untuk Lindungi Masa Depan Nelayan