Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Masinton Pasaribu menunjukkan sebuah buku mengenai Lembaga Antirasuah. Buku itu disebut sebagai 'buku dosa' KPK.


'Ini catatan 'dosa' KPK semua. 'Buku dosa' ini, bukdos,' kata Masinton dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 5 Agustus 2017.


Buku bersampul merah itu berisikan tabel. Tampak judul tabel di halaman pertamanya yaitu 'Matriks Hasil Temuan Pansus Hak Angket KPK dari 4 Juli hingga 26 Juli 2017'.


'Apa yang ada di dalam ini adalah hasil temuan Pansus Angket. Temuan ini terkait (dugaan KPK) menyelewengkan kewenangan dan tugasnya,' ucap politikus PDI Perjuangan itu.


Masinton menjelaskan, penyelewenagan ini dampak dari kewenangan KPK yang begitu besar. Namun, dalam waktu bersamaan, KPK tidak mau dikontrol terkait rincian tugas dan kewenangannya.


'Tentu ini melahirkan korupsi dalam pemberantasan korupsi itu sendiri. Inilah yang akan kita benahi dalam sistem pemberantasan korupsi ke depan. Kewenangan yang besar itu ternyata sangat rawan disalahgunakan dan itu sudah terjadi,' sesal dia.




Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu menunjukkan 'buku dosa' KPK. Foto: MTVN/M. Rodhi Aulia.


Masinton membeberkan sejumlah temuan Pansus. Di antaranya saksi yang dikondisikan untuk membidik orang-orang tertentu. Kemudian, adanya mafia sita aset di dalam tubuh KPK. Aset korupsi sudah disita, kata dia, ternyata tidak disetorkan  ke negara.


Baca: Kaus Masinton Penuh Sindiran ke KPK


'Ada napi koruptor yang dibina KPK dan dijadikan narasumber untuk membidik orang-orang tertentu. Menurut kami banyak hal lain yang harus dibenahi,' ucap dia.


Pansus, kata Masinton, akan memanggil KPK untuk mengkonfirmasi kebenaran temuan yang didapatkan Pansus. Masinton meminta KPK mempersiapkan diri dengan baik untuk menjelaskan temuan Pansus.


Sumber : http://news.metrotvnews.com/politik/...-buku-dosa-kpk

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Anggota Pansus Angket KPK Ini Ikhlas tak Dipilih Rakyat Lagi

- Kritik Tidak Pernah Sepi Hampiri KPK

- Polemik Hak Angket KPK