Jakarta - Alumni 212 menolak usulan Presiden Jokowi soal dana haji dikelola pemerintah dalam bentuk investasi untuk pembangunan infrastruktur. Mereka akan menggelar aksi jika usulan itu diberlakukan.

"Jelas, ada aksi kita. Tentu aksinya konstitusional lah. Kita sangat tidak setuju dan sangat menolak (penggunaan dana haji untuk infrastruktur)," kata Mantan Ketua Presidium Alumni 212 Ansufri Sambo di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2017).

Menurut Sambo, seharusnya dana haji digunakan untuk kepentingan jamaah haji. Selain itu, dana haji juga bisa digunakan untuk kepentingan umat Islam.

"Tidak boleh digunakan untuk selain itu. Karena tidak amanah," ucapnya.

Bila nantinya pemerintah jadi menggunakan dana haji, lanjutnya, maka keputusan tersebut bisa digugat. Dia menganggap penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur tidak sesuai dengan peruntukannya.

"Bisa kita gugat, apa haknya. Enak banget gunakan uang orang dengan peruntukan yang tidak seharusnya," tutupnya.

Soal wacana tersebut, Jokowi sudah angkat bicara. Presiden menjelaskan sebenarnya itu hanya salah satu contoh saja.

"Saya hanya memberi contoh loh," ujar Jokowi di Perkampungan Budaya Betawi, Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (30/7).