Akhirnya pertemuan CEO Telegram dengan Menteri Rudiantara membawa hasil yang baik bagi kelangsungan Telegram di Indonesia.

Pemerintah Indonesia bakal segera mencabut pemblokiran akses Telegram. Rencananya, akses terhadap 11 DNS Telegram tersebut akan dipulihkan secepatnya pada pekan ini juga.

Hal itu disampaikan oleh Dirjen Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan, setelah menerima kunjungan CEO Telegram, Pavel Durov ke kantor Kemenkominfo, Selasa (1/8/2017).

"Minggu ini akan segera dipulihkan," ujar Semuel melalui pesan singkat, saat dikonfirmasi KompasTekno.

Semuel mengatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk memulihkan Telegram karena sudah ada itikad baik dan komitmen untuk mengelola dan menangani konten bermuatan terorisme dan radikalisasi.

Sebelumnya, CEO sekaligus pendiri Telegram, Pavel Durov bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas penanganan isu terorisme dan konten radikal yang berkembang dalam platform Telegram.

Pavel Durov menyatakan bahwa Telegram memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah Indonesia. Selanjutnya, pemerintah dan Telegram pun sepakat untuk kembali bertemu, lengkap dengan tim teknis, untuk membahas proses penanganan masalah radikalisme dan terorisme.

Seperti yang kita tahu, pada pertengahan Juli, tepatnya Jumat (14/7/2017), pemerintah mengumumkan memblokir akses menuju aplikasi web Telegram. Pemblokiran dilakukan dengan alasan Telegram dijadikan alat komunikasi, penyebaran paham radikal, dan terorisme.

Pemerintah hanya melakukan pemblokiran pada jalur akses menuju aplikasi web Telegram. Aplikasi mobile, seperti di Android dan iOS, masih bisa digunakan seperti biasa.

Pemblokiran tersebut bukan permanen. Tapi pemerintah memberikan syarat yang harus dipenuhi oleh Telegram agar pemblokiran akses itu kembali dibuka.

Syarat tersebut, sebagaimana dikatakan oleh Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Semuel Abrijani Pangerapan, terdiri dari empat hal berikut:

1. Dibuatnya Government Channel di Telegram, agar komunikasi dengan Kemenkominfo lebih cepat dan efisien.

2. Kemenkominfo meminta diberikan otoritas sebagai Trusted Flagger terhadap akun atau kanal dalam Telegram.

3. Kemenkominfo meminta Telegram membuka kantor perwakilan di Indonesia

4. Untuk persoalan filtering atau penapisan konten, Kemenkominfo akan berkoordinasi untuk melakukan perbaikan proses, organisasi, teknis serta sumber daya manusia (SDM).

TS setuju Gan, yang penting teroris gak bergerak bebas di Indonesia. Ane sih suka pake Telegram buat main pake bot-nya.

***

Sementara itu, Telegram Tegaskan Tak Jual Data Percakapan Pribadi kepada Siapa Pun, Namun Akan Bertindak Tegas Bila Ada Konten Terorisme dan Radikalisme

Dilansir dari Kompas.com, di Jakarta, CEO Telegram Pavel Durov menegaskan, pihaknya tidak akan membuka data percakapan personal kepada siapa pun.

"Seperti layanan platform lainnya, kami tidak akan menjual data percakapan ke pihak lain. Kami masih memegang tegas prinsip itu," ujar Pavel di dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (1/8/2017).

Ia juga menegaskan, Telegram tidak akan memberikan kunci enkripsi kepada siapa pun, termasuk Indonesia.

Basis Telegram, kata dia, penghargaan terhadap privasi penggunanya.

"Kami tidak akan menerima permintaan khusus (soal enkripsi) dari negara mana pun, meskipun negara itu adalah negara seindah Indonesia," ujar dia.

Pavel yakin, Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi privasi seseorang.

Dengan demikian, Indonesia tetap dapat membiarkan Telegram untuk beraktivitas.

Telegram menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam hal konten terorisme dan radikalisme.

Telegram akan menerapkan sensor ketat dalam sistemnya, sehingga jika ada konten terorisme dan radikalisme, bisa direspons lebih cepat.

"Apabila sebelumnya kami membutuhkan 24 jam atau 36 jam (untuk memblokir konten terorisme), sekarang saya rasa kami bisa menutupnya hanya dengan beberapa jam. Sebab kami sudah menambah anggota berlatar belakang Indonesia di dalam tim kami," ujar dia.

Intinya, kalau berurusan dengan teroris, Telegram akan langsung respon cepat dengan pemerintah. Namun bila chat yang kontennya personal, Telegram akan menjaga sekali privasi pengguna. Begitu Gan..

Sumber:
http://tekno.kompas.com/read/2017/08...ram-minggu-ini
https://news.detik.com/berita/d-3581...a-ceo-telegram