Merdeka.com - PT Pertamina (Persero) mengakui pengembangan program BBM Satu Harga di daerah pedalaman atau daerah terluar terkendala perizinan dari pemerintah daerah untuk membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Padahal, program BBM Satu Harga ini tengah digalakkan pemerintahan Jokowi-JK.

General Manager Pertamina Marketing Operation Region I Erry Widiastono mengatakan, dalam proses yang dijalankan selama ini, perizinan dari pemda menjadi kendala utama Pertamina. Salah satu kendala tersebut dialami Pertamina ketika ingin membangun SPBU di Mentawai, Sumatera Barat.

Pihaknya tidak mengetahui secara pasti belum keluarnya izin mendirikan SPBU untuk mewujudkan BBM Satu Harga di Mentawai. "Bisa ditanyakan ke pemdanya kenapa sampai sekarang kok (izinnya) belum dikeluarkan," kata Erry dikutip Antara Medan, Sabtu (29/7).

Saat ini, pihaknya terus mendorong pemda yang berwenang di daerah terluar tersebut untuk membantu Pertamina dalam menerbitkan izin pembangunan SPBU. Masalah kedua, kata Erry, Pertamina agak sulit mencari investor yang mau mendirikan SPBU di daerah terluar itu.

"Ternyata tidak semudah yang dibayangkan mencari investor yang mau membangun di sana," katanya.

Di wilayah Pertamina Marketing Operation Region I, pihaknya sedang membangun SPBU untuk menjalankan program BBM Satu Harga di Kepulauan Nias, Sumatera Utara dan Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.

Untuk pengembangan potensi daerah, Pertamina akan lebih mengutamakan investor lokal untuk membangun SPBU untuk merealisasikan BBM Satu Harga di daerahnya.

"Kalau ada investor lokal, kita lebih senang. Di sana kan banyak pengecer. Kalau ada kemampuan, ayo kita dukung menjadi pengusaha," ujarnya.

Area Manager Communication and Relation Pertamina Marketing Operation Region I Fitri Erika mengatakan, Pertamina selalu siap menerima investor yang bersedia dalam membangun SPBU di daerah terluar.

"Baik itu investor lokal, mau pun instansi setempat. Di Pertamina, kita cepat (memprosesnya)," pungkasnya Fitri.