PRESIDEN Venezuela Nicolas Maduro mengusulkan untuk melakukan perundingan terbuka dengan oposisi sebelum pemilu digelar.



Ajakan yang diajukan pada Kamis (27/7) itu dilakukan agar warga mau ambil bagian dalam pemilihan anggota badan yang akan menulis ulang konstitusi.



"Saya mengusulkan kepada oposisi politik Venezuela agar meninggalkan jalan menuju pemberontakan dan, dalam beberapa jam mendatang, sebelum pemilihan dan pelantikan majelis konstituante, kami memulai sebuah dialog," kata Maduro.



Tawaran tersebut muncul saat pertarungan tampak sudah dekat, dengan pemerintah Caracas melarang demonstrasi sejak Jumat (28/7) dan pihak oposisi tetap menyerukan sebuah demonstrasi nasional.



Sebelumnya, Maduro mengeluarkan dekrit yang memperingatkan siapa pun yang ambil bagian dalam demonstrasi yang 'dapat mengganggu atau memengaruhi' pemungutan suara pada Minggu (30/7) berisiko diganjar hukuman penjara selama lima sampai 10 tahun.



Bentrokan yang terjadi di Venezuela dirasa semakin parah.



Kelompok pro dan antipemerintah berjuang keras mendapatkan dukungan publik atas rencana yang digulirkan Presiden Maduro agar badan baru yang akan terpilih pada bulan ini menulis ulang konstitusi.



Setiap hari, korban jiwa dan luka-luka berjatuhan.



Pecahnya bentrokan itu juga akibat dari krisis ekonomi yang melanda negara ini sejak tiga bulan lalu.



Oposisi, yang bertenaga karena pembebasan salah satu pemimpin ikonik mereka, Leopoldo Lopez, memimpin tuntutan terhadap majelis baru yang hendak dipilih dalam pemilu 30 Juli itu.



"Seluruh negara harus mengatakan kepada dunia bahwa dewan penyusun ini tidak memiliki legitimasi," kata anggota parlemen oposisi Freddy Guevara pada sebuah konferensi pers sembari mendesak rakyat Venezuela untuk 'memperdalam konflik' guna memaksa Maduro membatalkan rencananya.



Selama empat bulan demonstrasi yang penuh kekerasan, sebanyak 108 orang tewas.



Ketakutan akan konflik sipil terbuka telah mendorong terjadinya eksodus ribuan warga Venezuela ke negara tetangga, Kolombia.



Perhatian internasional



Krisis Venezuela pun telah menarik perhatian internasional.



Amerika Serikat, Uni Eropa, PBB, dan negara-negara Amerika Latin dengan lantang mendesak Maduro membatalkan rencananya membentuk dewan konstiuante.



Kementerian Luar Negeri AS, kemarin, memerintahkan anggota keluarga staf kedutaannya di Caracas untuk meninggalkan Venezuela dan mengizinkan keberangkatan suka rela karyawannya saat krisis politik yang muncul menuju sebuah pertikaian yang berbahaya.



Dari Jakarta, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir mengatakan, sejak bergulirnya demonstrasi berdarah di Venezuela, Kemenlu RI selalu memantau keadaan lewat KBRI Caracas.



"Laporan dan komunikasi intensif sudah dilakukan dari KBRI Caracas kepada Kemenlu maupun dengan direktoratnya," tutur Arrmanatha, kemarin.



Hari itu, lanjut dia, Kemenlu RI melakukan rapat khusus terkait dengan proses evakuasi jika situasi di Caracas memburuk.



"Sampai sekarang, KBRI masih buka dengan keterbatasan yang ada. Sudah ada pemadaman listrik dalam jangka waktu yang cukup lama," ucap Arrmanatha.



Langkah-langkah pun sudah dipersiapkan Kemenlu RI jika memang nantinya diperlukan evakuasi.



Terhitung, saat ini terdapat 63 WNI yang ada di Venezuela. (AFP/I-2)

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...usi/2017-07-29

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Kembali ke Masa Lalu di Berlin

- PBTI Ingin Tambah Wasit Internasional

- Rehan/Siti ke Semifinal AJC 2017