SETELAH resmi melarang bemo di wilayah DKI Jakarta, pemprov kini menawarkan bajaj berkonsep modern, yakni bajaj roda empat.



Setelah sebelumnya sempat disebut bermasalah karena ditegur DPRD DKI akibat tak ramah lingkungan, pengoperasian bajaj baru itu dipastikan berlanjut.



Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko membantah bajaj baru itu akan bertentangan dengan aturan pemerintah tentang lingkungan hidup.



Konsep bajaj modern itu, kata Sigit, akan menggunakan bahan bakar gas agar lebih ramah lingkungan.



Pengoperasian bajaj model baru itu memang salah satu proyek revitalisasi angkutan lingkungan.



"Itu termasuk bagaimana kita peduli terhadap masalah aspek lingkungan. Kita minta semua angkutan pakai bahan bakar gas," kata Sigit di Balai Kota DKI Jakarta.



Sebanyak 17 unit bajaj roda empat kini tengah diuji coba di wilayah Pademangan, Jakarta Utara, sejak 19 Juli.



Dalam proses uji coba, bajaj-bajaj tersebut, menurutnya, belum menggunakan bahan bakar gas.



"Uji coba 17 unit ini hanya untuk mengisi kuota yang pengusaha bemo. Makanya sifatnya baru uji coba," tambahnya.



Dia mengatakan kehadiran bajaj beroda empat diharapkan bisa menjadi pengganti beroda tiga, dalam kondisi wujud yang lebih baik.



Secara fisik kendaraan, menurutnya, perbedaan antara bajaj lama dan sekarang hanya terletak pada jumlah rodanya.



Kapasitas yang ditetapkan berdasarkan uji tipe ini masih sama seperti sebelumnya, yakni maksimum empat orang--termasuk pengemudi.



"Ada pertanyaan kalau kita bicara harganya, yang sangat kompetitif dengan bentuk dimensi yang menarik, kan dipertanyakan bagaimana kalau digunakan sebagai angkutan pelat hitam? Nah kami tegaskan angkutan roda empat ini hanya sebagai pengganti bemo," tegasnya.



Dishub DKI sebelumnya telah melarang bajaj roda tiga sejak 6 Juli lalu.



Jika masih ada bajaj roda tiga yang beroperasi, Sigit mengancam akan mengandangkan bajaj tersebut.



"Pokoknya enggak boleh beroperasi, kalau iya kita kandangkan," tegasnya.



Bajaj roda empat sempat diprotes anggota DPRD karena dinilai tidak ramah lingkungan.



Proyek Dishub DKI yang bekerja sama dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) itu juga disebut tidak melalui konsultasi dengan DPRD. (Nic/J-4)

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...gan/2017-07-25

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Kereta Mulai Terintegrasi Langsung dengan Bus Trans-Jakarta

- Integrasi Antarmoda Dongkrak Minat Publik

- Pemda Diminta Tetapkan Skala Prioritas Pembangunan Guna Siasati Defisit Anggaran