Kaskus

News

ayah.rojakAvatar border
TS
ayah.rojak
Dana Rp 7 Miliar untuk Kajian Pemindahan Ibu Kota Ditolak DPR
Dana Rp 7 Miliar untuk Kajian Pemindahan Ibu Kota Ditolak DPR

Jakarta - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini melakukan rapat kerja untuk membahas rencana kerja dan anggaran tahun 2017 setelah disepakati pembahasan di Badan Anggaran.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi XI Hendrawan Supratikno sempat menanyakan rencana pemerintah untuk melakukan pemindahan Ibu Kota.

Ia mempertanyakan terkait rencana tersebut di tengah efisiensi yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam anggarannya. Seperti diketahui, Bappenas dalam perubahan anggarannya di tahun 2017 memasukkan alokasi Rp 7 miliar untuk kajian pemindahan Ibu Kota.

"Sekarang efisiensi jadi pembahasan, anggaran pembangunan ibu kota apa hanya sekedar topik yang mengamankan kita dari satu topik atau apa," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/7/2017).


Menanggapi hal tersebut, Kepala Bappenas mengatakan rencana tersebut menjadi tanda seriusnya pemerintah membahas wacana ini. Pasalnya studi akan dilakukan secara komperhensif sehingga dibutuhkan alokasi pendanaan sebesar jumlah yang dibutuhkan.

"Wacana Ibu Kota pemerintah ini serius, makanya perlu kajian terlebih dahulu. Sifatnya komprehensif, tidak parsial," kata Bambang.

Namun tampaknya anggaran tersebut tak jadi dialokasikan ke APBNP. Bambang mengatakan, anggaran tersebut tak jadi dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran K/L tahun 2017.

"Di Komisi XI kami ajukan tambahan anggaran Rp 26 miliar, di mana Rp 7 miliar di antaranya untuk study mengenai pemindahan Ibu Kota. Tapi kebetulan mungkin di Banggar dan Kemenkeu ini tidak masuk, jadi anggaran tetap sama sesuai dengan pembahasan RKA-KL," ujar Bambang.


Untuk itu, anggaran Kementerian Bappenas yang semula Rp 1,36 triliun mengalami perubahan sebesar Rp 1,8 miliar yang terdiri dari efisiensi dan PHLN, PHDN dan SBSN sehingga menjadi Rp 1,35 triliun.

"Jumlah ini tidak termasuk dalam tambahan anggaran Rp 7 miliar yang diusulkan sebelumnya," tutup Wakil Ketua Komisi XI DPR Soepriyatno. (mkj/Eduardo Simorangkir)

https://m.detik.com/finance/berita-e...ta-ditolak-dpr


mintanya keterlaluan, susah minta feenya emoticon-Mad

0
2.1K
24
GuestAvatar border
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
GuestAvatar border
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan