Merdeka.com - Presiden Joko Widodo diwariskan utang besar saat diangkat menjadi pemimpin Indonesia. Sebab, sebelum Jokowi menjadi presiden, utang luar negeri Indonesia sudah mencapai Rp 2.700 triliun.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah Jokowi-JK harus membayar bunga utang sebesar Rp 250 triliun per tahun. Sehingga, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, maka utang RI bertambah Rp 750 triliun.

"Jadi sebenarnya utangnya kecil sekali pemerintah ini. Inilah yang musti dijelaskan kepada publik, ketika beliau menjadi presiden, utangnya itu Rp 2.700 triliun. Kemudian, setiap tahunnya harus membayar utang enggak ngapa-ngapain saja selama tiga tahun sudah menjadi Rp 750 triliun. Nah, tinggal dijumlahkan saja," ujarnya di Istana Negara, Senin (24/7).

Untuk itu, Jokowi meminta para menteri dalam Kabinet Kerja untuk melakukan penghematan anggaran tahun depan. Apalagi, kata Pramono, 2018 sudah memasuki tahun politik.

"Presiden dalam arahannya meminta para menteri untuk bisa menjelaskan apa yang menjadi persoalan yang dihadapi oleh pemerintah pada saat ini. Dan kami meyakini bahwa tahun 2018, kalau pertumbuhan ekonomi semuanya bisa dijaga akan tumbuh 5,3 hingga 5,4 persen," katanya.

Pramono menambahkan Presiden Jokowi menginginkan anggaran tahun depan akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi gini rasio.

"Jadi fokusnya tetap di bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan kemudian juga yang berkaitan dengan kementerian/lembaga supaya menjaga disparitas itu mengecil gini rasionya," pungkasnya.

Sri Mulyani Bicara Soal Alasan Pemerintah Terus Tambah Utang

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pentingnya pemerintah untuk membangun infrastruktur saat ini. Pembangunan infrastruktur yang membutuhkan dana tidak sedikit membuat pemerintah harus menarik utang agar sumber pembiayaan terpenuhi.

"Karena hampir lebih dari 20 tahun, investasi di Indonesia di bidang infrastruktur malah turun. Indeks ketersediaan infrastruktur tahun 1990-an itu 60% terhadap PDB, sekarang hanya 35%," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan investasi di bidang pendidikan dan Sumber Daya Manusia (SDM) sekarang juga. Hal tersebut kata dia menjadi kebutuhan yang tak bisa ditunda.

"Selain itu kami juga perlu lindungi masyarakat miskin," tambah Sri Mulyani.

Namun demikian, Sri Mulyani mengatakan komposisi utang Indonesia saat ini telah lebih baik dengan porsi utang luar negeri yang lebih sedikit dari multilateral dan bilateral.

"Di sisi penerimaan kami akan terus lakukan perbaikan. Kami harap Perppu AEoI (automatic exchange of information) bisa disetujui dewan. Kami perbaiki tata kelolanya. Kalau itu tidak mencukupi kebutuhan belanja, maka perlu utang, dengan menerbitkan SBN," tukasnya.